Viral Rumah 'Showroom' Mobil di Tangerang, Begini Perwalkot Tentang Parkir

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 18 Okt 2020 11:33 WIB
Penghuni-Sekuriti Perumahan di Tangerang Ribut Gegara Rumah Showroom Mobil
Foto: Cekcok antara sekuriti Green Lake City dengan penghuni gegara rumah jadi 'showroom' mobil (screenshot video)
Tangerang -

Cekcok antara sekuriti perumahan Green Lake City, Cipondoh, Kota Tangerang, dengan penghuni gara-gara rumah dijadikan showroom mobil viral. Perlu diingat bahwa berbagai peraturan telah mengatur bahwasanya memarkir kendaraan tidak boleh sembarangan, salah satunya peraturan wali kota (perwalkot) Tangerang.

Ribut-ribut antara sekuriti perumahan Green Lake City dengan penghuni berawal dari laporan warga yang merasa terganggu. Menurut polisi, penghuni Green Lake City yang cekcok dengan sekuriti itu memarkirkan belasan mobil dagangannya di sekitar rumahnya.

"Mobilnya saya lupa jumlah pastinya, ada sekitar 10-15 mobil lah," kata Kapolsek Cipondoh AKP Maualan Mukarom saat dihubungi detikcom, Sabtu (17/10/2020).

Dalam Perwalkot Tangerang Nomor 43 Tahun 2017 diatur bahwa fasilitas parkir untuk umum harus mengantongi izin dari wali kota. Berikut bunyinya:

Fasilitas parkir kendaraan untuk umum hanya dapat diselenggarakan di dalam ruang milik jalan daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Sementara Pasal 5 ayat 3 perwalkot tersebut ruang jalan yang dijadikan lahan parkir insidentil harus mendapatkan persetujuan dari kepala dinas. Begini bunyinya:

Ruang milik jalan yang dilarang untuk kegiatan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk kegiatan parkir secara insedentil dan harus mendapat persetujuan Kepala Dinas.

Aturan Lainnya

Dalam Pasal 28 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengganggu fungsi jalan. Berikut bunyi pasalnya:

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.

UU LLAJ juga mengatur sanksi bagi warga yang melanggar Pasal 28 tersebut. Mengenai sanksinya diatur dalam Pasal 275 ayat 1, yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan juga mengatur hal serupa. Dalam Pasal 38 PP tersebut ditegaskan bahwa setiap warga tidak boleh memanfaatkan jalanan hingga mengganggu fungsi jalan. Bunyi pasal tersebut:

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Tonton juga 'Ribut-ribut Satpam dan Pemilik Showroom di Tangerang Berujung Polisi':

[Gambas:Video 20detik]

(zak/gbr)