Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan salah satu faktor kunci mewujudkan kemajuan bangsa adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Menurutnya, saat ini pemerintah yang telah menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas utama sudah selaras dengan kebutuhan masyarakat untuk dapat bertahan dalam pusaran persaingan global.
"Saat ini, kita sedang dihadapkan pada era di mana lompatan kemajuan teknologi 'memaksa' untuk terus mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju dan ketersediaan SDM unggul adalah sebuah keniscayaan," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2020).
Hal tersebut dikatakan Bamsoet saat mengisi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Pena Bakti Institute secara virtual di Jakarta.
Lebih lanjut, Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan konstitusi telah memberikan landasan legalitas yang kuat dan arah yang jelas dalam hal pendidikan sebagaimana amanat dalam pembukaan UUD 1945. Ini membuktikan bahwasanya upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa begitu pentingnya bagi negara.
"Sedemikian pentingnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga ia disejajarkan dengan tujuan nasional lainnya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," papar Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, konstitusi juga menjamin setiap warga mendapatkan dan memilih pendidikan. Tak hanya di dalam konstitusi tapi juga bagian dari hak asasi sebagai warga negara. Negara juga telah memprioritaskan anggaran untuk pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD.
Bamsoet juga mengatakan walau konstitusi secara tegas dan jelas memberi dasar pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Namun dalam realitanya belum sepenuhnya berbanding lurus dengan apa yang diharapkan.
"Hal ini menyiratkan bahwa persoalan sesungguhnya tidak semata-mata terletak pada dukungan konstitusi, melainkan juga pada kualitas tenaga pendidik/pengajar, penyempurnaan sistem pendidikan, serta pembenahan lembaga pendidikan," tutur Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Soksi ini mencontohnya sebuah survei yang dirilis Programme for International Student Assessment (PISA), pada bulan Desember 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72 dari 77 negara, masih tertinggal jauh dari Malaysia di urutan ke-56 atau Singapura di urutan ke-2.
Dari sektor kualitas SDM, dirinya mengambil data dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang terdapat sekitar 3,7 juta lulusan pendidikan tingkat menengah setiap tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,8 juta atau sekitar 48,6 persen terpaksa bekerja dan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
"Aksesibilitas untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi juga terhambat oleh keterbatasan kapasitas kampus untuk menampung seluruh siswa lulusan pendidikan menengah atas tersebut. Apalagi di daerah luar pulau Jawa, di mana jumlah kampus masih sangat terbatas," urai Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menilai konsep pendidikan berkelanjutan telah menemukan relevansinya. Pada dasarnya, konsep tersebut memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat maupun profesional yang ingin mengembangkan kompetensinya, sehingga keterbatasan dalam memajukan pendidikan tidak boleh menjadi penghalang untuk mencerdaskan bangsa.
"Pemerataan pembangunan SDM melalui perluasan akses pendidikan bagi seluruh rakyat, dapat diselenggarakan melalui pengayaan platform pendidikan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain dengan pemanfaatan kemajuan teknologi. Misalnya melalui penerapan sistem pembelajaran jarak jauh berbasis daring (online)," pungkas Bamsoet.
(prf/ega)
