Mendagri Dinilai Lambat Tangani Kasus Daerah

Jakarta - Lambatnya penyelesaian masalah di daerah terkait otonomi daerah dan pilkada mendapat perhatian anggota DPR. Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini (FPKS) menilai kelambatan itu disebabkan kelambanan Depdagri dalam merespons isu terkait."Mendagri seharusnya mempercepat proses penyelesaian berbagai kasus sengketa dengan sikap tegas dalam mengambil keputusan. Juga memperhatikan prinsip demokrasi, supermasi hukum dan good governance," kata Jazuli dalam siaran persnya kepada detikcom, Kamis (19/1/2006).Jazuli mencontohkan, kelambatan itu dapat dilihat dalam sengketa Gubernur Lampung dan Pilkada Depok. Di Depok menurutnya, sudah ada ketetapan hukum yang jelas dari Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan pasangan Nurmahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra. "Tapi sampai kini pasangan itu belum juga dilantik," tandas Jazuli.Jazuli menegaskan, jika Mendagri sampai terpengaruh dengan manuver 42 lurah di Depok, maka ini merupakan kesalahan fatal bagi birokrasi. "Karena ini hanya membawa birokrasi ke dalam politik praktis," tuturnya.Bahkan, Jazuli menilai berlarut-larutnya penyelesaian Pilkada Depok dapat berdampak bagi kesinambungan proses pembangunan di Depok. Dan bukan saatnya lagi Mendagri mengulur-ulur waktu apalagi dengan dalih akan mempertimbangkan realitas politik. "Banyak sengketa pilkada dan Otda yang berlarut-larut. Tidak hanya di Depok tapi juga tempat lain," papar Jazuli. (ahm/)