Petani dan Pesantren DIY-Jateng Tolak Impor Beras

Yogyakarta - Ternyata bukan hanya petani yang keberatan kebijakan impor beras. Kalangan santri pun tidak mendukung langkah pemerintah ini. Mereka menilai hal ini membuat petani semakin dzalimi."Kami jelas menyatakan menolak impor beras seperti yang dilakukan lima kabupaten/kota di DIY. Sebab kebijakan pemerintah melalui Inpres No 13/2005 untuk impor beras sangat diskriminatif dan merugikan petani,"kata Ketua Forum Silaturahmi Pesantren dan Petani (FSPP) se Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Abdullah Hasan. Hal ini disampaikan Hasan kepada wartawan di Pondok Pesantren (Ponpes) As-Salafiyah Mlangi, Nogotirto Gamping, Sleman, Rabu (18/1/2006).Dengan dilakukannya impor beras kata Hasan, pemerintah justru berpihak pada kepentingan luar. Sebaliknya, justru tidak memberikan perlindungan terhadap petani. Apabila saat ini terjadi penurunan kemampuan daya beli masyarakat juga bukan kesalahan dan tanggung jawab petani tapi akibat pemiskinan yang semakin meluas."Ini ironis sekali dan tidak rasional bila impor beras itu dengan alasan untuk menjaga harga dipasar,"katanya.Hasan menegaskan pihaknya menolak karena ada selisih harga yang tak rasional dalam Inpres No 13 tahun 2005 itu. Jika dihitung secara matemaris, penetapan harga beras Rp 3.550/Kg jelas merupakan harga manipulatif. Sebab harga gabah kering giling (GKG) yang ditetapkan berdasar inpres hanya Rp 2.280/Kg. Sedang untuk menghasilkan 1 kg beras dibutuhkan 1,7 kg GKG."Hitungan matematis, dari GKG menjadi 1 kg beras adalah Rp 3.876/Kg sehingga bila dibandingkan antara penetapan harga beras Rp 3.550/Kg, maka terdapatselisih harga Rp 326," katanya.Menurutnya, impor beras diiringi penetapan harga Rp 3.550/Kg dalam inpres itu hanya jadi kepentingan pengusaha saja dan secara langsung akan mematikan petani dalam menjual produknya. Sebab harga gabah petani otomatis akan turun dibawah harga standar yang ditetapkan inpres."Ada yang paradoks dalam materi inpres, karena harga pokok pembelian pemerintah antara GKG dan harga beras terjadi ketidakseimbangan. Pemerintah seolah memposisikan diri seakan-akan peduli petani tapi faktanya memperparah dan mendholimi petani," tegasnya .FSPP, kata Hasan, memberikan solusi agar pemerintah punya dana untuk mensubsidi produk-produk pertanian. Selain itu juga melakukan subsidi silang antara konsumen beras berkualitas tinggi dan konsumen beras kelas medium ke bawah dengan cara menetapkan harga jual yang lebih tinggi untuk beras berkualita tinggi."Dana yang terkumpul untuk subsidi beras medium ke bawah yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat,"katanya (nal/)