Pemprov Riau Kurangi Dana Perang Terhadap Pembalakan Liar

Pekanbaru - Gebrakan Wakil Gubernur Riau, Wan Abubakar mulai tersandung. Niat untukmemberantas aksi illegal logging bisa jadi tak kesampaian. Sebab, "penguasa" Riau ditengarai tak mendukung langkah-langkah tersebut. Pasalnya, Pemprov Riau, yang "dikomandani" Rusli Zainal, terkesan tak mendukung gebrakan wakilnya. Terbukti,anggaran yang dialokasikan pihak eksekutif sangat minim sekali. Seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Komisi B DPRD Riau AB Purba, bahwa nilai ideal dalam penanganan kasus ilegal logging sebesar Rp 1 miliar. Tapi, celakanya, pihak Tim Anggaran Eksekutif (TAE) justru memotong hampir separoh dari nilai tersebut.Menyikapi fakta tersebut, tentulah menyesalkan "kelakuan" pihak eksekutif.Kebanyakkan anggota DPRD Riau juga tak habis pikir melihat fenomena ini. Sebab, disaat gencar-gencarnya pemberantasan ilegal logging dilakukan, malah pihak Pemprov Riau sendiri yang sepertinya tidak memberikan dukungan serius."Kita melihat Pemprov Riau secara kelembagaan tidak serius menangani maraknyailegal logging. Disatu sisi, Wakil Gubernur Riau tengah gencar-gencarnya dalam upaya memberantas pembalakan liar, tapi malah tidak mendapat dukungan dari jajarannya sendiri. Hal itu ditandai dengan minimnya anggaran yang dialokasikan pihak eksekutif untuk memberantas aksi pencurian kayu itu," cetus AB Purba kepada wartawan di Gedung DPRD Riau, Rabu (18/01/2006).Mukti Sunjaya, anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Riau, juga berucap senada. Politikus yang dikenal lantang menyuarakan borok-borok Pemprov Riau itu menilai pemotongan anggaran sebagai bentuk tidak seriusnya Pemprov dalam hal menangani maraknya pembalakan liar di Riau."Terlalu banyak pemotongan anggaran yang diajukan Dinas Kehutanan Riau," tandas Mukti. Hal itu terlihat terutama menyangkut penanganan ilegal logging. "Bayangkan saja, kasus illegal logging sudah begitu parah di Riau. Bahkan, kasus tersebut jumlahnya tak sedikit. Yang kita sesalkan, anggaran yang diajukan untuk penganan ini kok malah dipotong. Kan jadi tanda tanya bagi kami," sambung Mukti.Akibat pemotongan tersebut, ungkap Mukti Sunjaya, anggaran penanganan pencurian kayu hanya tinggal Rp 594 juta. Ia menilai, banyak dan besarnya kasus pencurian kayu di Riau, maka angka tersebut sangat tidak memadai. Bila kondisinya seperti ini, maka penanganan kasus ilegal logging tidak akan terlaksana dengan baik. "Dalam buku RAPBD 2006 tercantum bahwa untuk ilegal logging hanya dianggarkan Rp594 juta dengan nama anggaran penanganan hutan lintas kabupaten/kota pesisir, dan penyidikan pelanggaran di bidang kehutanan. Wah, angka ini terlalu kecil," paparnya.Padahal, kata Mukti Sunjaya, pihak Pemprov Riau selalau saja menyebut sulitnya pemberantasan ilegal logging tersandung minimnya dana. Oleh karena itu, sangatlah mengherankan ketika tahu permasalahannya terletak pada anggaran, tapi malah anggarannya justru dipotong. "Idealnya, dana yang diperlukan dalam upaya penanganan masalah pencurian kayu di Riau berkisar Rp 1 miliar. Jadi, kalau cuma sekitar Rp500 juta, nanti pasti ada alasan klasik lagi datang dari pihak Pemprov Riau sendiri. Dibilang lagi anggarannya yang tak ada. Nah, kita tak menginginkan hal yang seperti itu," ulas Mukti Sunjaya. (ahm/)