Rakor dengan Pusat, Sejumlah Gubernur Akan Sosialisasikan UU Cipta Kerja

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 15 Okt 2020 22:46 WIB
Rapat Koordinasi tentang UU Cipta Kerja bersama para kepala daerah se-Indonesia.
Rapat Koordinasi tentang UU Cipta Kerja bersama para kepala daerah se-Indonesia. (Foto: Dok. Istimewa)
Jakarta -

Sejumlah kepala daerah menilai UU Cipta Kerja bermanfaat besar untuk daerah. Para kepala daerah siap mensosialisasikannya kepada masyarakat.

"Jika dicermati, isu itu tidak berdasar, sebab kewenangan cipta kerja tidak seluruhnya berada di pusat. Kewenangan daerah juga ada," ujar Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dalam keterangan tertulis Kemendagri, Kamis (15/10/2020).

Ali mengatakan siap meluruskan isu-isu tidak benar yang selama ini berkembang terkait UU Cipta Kerja. Di antaranya, Ali akan menerangkan bahwa dalam UU Cipta Kerja ada 11 klaster isu terkait pembatasan kewenangan daerah.

Hal tersebut disampaikan seusai rapat koordinasi yang diikuti oleh menteri, gubernur, wali kota/bupati, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia. Dalam Rakor itu dijelaskan secara detail pengertian tentang latar belakang dan manfaat UU Cipta Kerja.

Rakor dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md dan diikuti oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanahn Nasional Sofyan Abdul Djalil, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Perwakilan Jaksa Agung, Perwakilan Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia) dan Perwakilan Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), para gubernur se-Indonesia, serta bupati/wali kota se-Indonesia.

Kembali ke para kepala daerah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dia mengatakan akan membentuk tim khusus untuk menelaah, memahami hingga menyosialisasikan UU Cipta Kerja ke masyarakat.

Begitu pula Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang akan membentuk tim sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk menyosialisasikan Undang-Undang yang telah disahkan DPR RI 5 Oktober kemarin.

"Jadi tadi sepanjang empat jam dibahas sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja. Dari sudut pandang asbabun nuzul (asal usul), lahirnya undang-undang itu dari masalah keamanan, dari masalah lain-lain. Instruksinya adalah semua daerah aktif menyosialisasikan," ucapnya.

Lebih lanjut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan setelah mendapatkan draf UU Cipta Kerja, dirinya langsung membagikan pada organisasi buruh hingga rektor.

"Hasilnya sudah dikirim semuanya, sekarang basis data itu dipakai pijakan sehingga nanti yang mau 'me-review' sudah ada bahannya," katanya.

Ganjar telah membuat posko dan membuka ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan terkait UU Cipta Kerja.

"Harapannya, posko ini dapat menyerap aspirasi dari masyarakat yang dapat disampaikan kepada pemerintah pusat. Tidak hanya buruh, tapi ini ada kepentingan pengusaha, masyarakat, akademisi, dan lainnya," ujarnya.

Adapun Wakil Bupati Landak, Herculanus Heriadi yang mengatakan pihak Pemerintah Kabupaten menyambut baik arahan dari Pemerintah Pusat dan siap menindaklanjuti arahan terkait UU Cipta Kerja tersebut.

"Nantinya akan kita sosialisasikan tentang UU Cipta Kerja dengan sistem penyampaian melalui tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta lainnya supaya dapat menyebarluaskan substansi dari undangan-undang tersebut. Supaya masyarakat kita memahami dan mengerti akan Undang-undang Cipta Kerja ini," tutur dia.

Sementara itu, Mahfud dalam arahannya menyampaikan, unjuk rasa tugas harus dijaga dengan cara memberi pengertian tentang latar belakang dan manfaat UU Cipta Kerja.

"Tugas kita menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan cara memberikan pengertian tentang latar belakang UU Cipta Kerja ini, tentang materi-materi yang sebenarnya, dibandingkan dengan yang hoaks. Serta manfaat dari UU Cipta Kerja," jelas dia.

Tito menambahkan, penjelasan tentang spirit dan substansi dari UU Cipta Kerja kepada Forkopimda dinilai penting untuk merespons masyarakat jika terjadi demo.

"Sehingga memiliki kesamaan visi dan juga memiliki bahan untuk menentukan sikap. Kemudian juga mengambil langkah-langkah yang bukan hanya langkah-langkah responsif ketika ada demo, tapi juga langkah langkah proaktif dalam menjelaskan UU Cipta Kerja," ujar dia.

(idn/idn)