Terdakwa Kasus Jiwasraya Heru Hidayat Dituntut Penjara Seumur Hidup

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 15 Okt 2020 22:39 WIB
Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram), Heru Hidayat dituntut jaksa hukuman penjara seumur hidup. Heru juga dituntut membayar denda senilai Rp 5 miliar subsider 1 tahun kurungan.

"Menuntut supaya dalam perkara ini majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili untuk memutuskan: Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)," kata jaksa penuntut umum, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (15/10/2020).

"Menghukum, menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun kurungan," imbuh jaksa.

Heru diyakini jaksa melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Heru diminta membayar uang pengganti Rp 10.728.783.375 triliun. Jika Heru tidak membayar maka asetnya akan disita hingga cukup membayar uang pengganti.

Jaksa mengungkapkan Heru Hidayat telah memperkaya diri dengan mengelola saham PT Asuransi Jiwasraya untuk membeli empat saham. Jaksa menyebut Heru Hidayat sudah menikmati hasil atas pembelian empat saham sebesar Rp 4 triliun.

"Dalam pembelian saham BJBR PPRO SMBR dan SMRU terhadap kerugian keuangan negara pada pengelolaan empat saham direct yaitu BJBR PPRO SMBR dan SMRU merupakan tanggung jawab sepenuhnya terdakwa Heru Hidayat karena pada pembelian empat saham direct tersebut tidak dikendalikan Benny Tjokro, dan hasil tindak pidana korupsi atas pembelian empat saham direct yaitu BJBR PPRO SMBR dan SMRU tersebut dinikmati Heru Hidayat," ujar jaksa dalam pertimbangannya.

"Bahwa pengelolaan transaksi pembelian saham BJBR PPRO SMBR dan SMRU dikendalikan oleh Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto dan Maudy Mangke dengan menggunakan beberapa pihak atau nomine yang disediakan Heru Hidayat sebagai kantervatif transaksi, dengan demikian Heru Hidayat telah diperkaya Rp 4.650.283.375 triliun," ungkap jaksa.

Jaksa mengungkapkan cara Benny Tjokro dan Heru Hidayat dalam korupsi ini. Jaksa mengatakan Benny dan Heru terbukti bekerjasama mengendalikan saham dengan cara tidak wajar.

"Terdakwa Heru Hidayat bersama saudara Benny Tjokro melakukan kesepakatan dengan menjual membeli saham untuk menaikkan harga saham-saham tertentu seperti SMRU, IKP, Tram, MRYX dengan mengendalikan saham dikendalikan oleh orang Heru Hidayat dan Benny Tjokro sehingga harga saham mengalami kenaikan seolah-olah sesuai permintaan saham yang wajar, padahal diatur pihak-pihak tertentu. Setelah saham-saham itu naik secara tak wajar, kemudian Benny Tjokro dan Heru Hidayat menjual saham itu ke PT AJS (Asuransi Jiwasraya)," jelas jaksa.

Dalam kasus ini, jaksa mengatakan negara merugi Rp 16 triliun atas pengendalian saham yang dilakukan Benny Tjokro dkk dan tiga mantan pejabat Jiwasraya.

"Sehingga ditemukan kerugian negara terhadap investasi saham sejumlah Rp 4.650.283.375.000, dan kerugian negara atas investasi reksa dana senilai Rp 12,157 miliar, sehingga total kerugian negara secara keseluruhan 16.807.283.375.000,00 triliun," tutur jaksa.

Kerugian negara Rp 16 triliun itu dirinci jaksa, Benny Tjokro dan Heru Hidayat memperkaya diri sebesar Rp 12,157 triliun. Sedangkan yang senilai Rp 4,650 triliun itu dinikmati Heru Hidayat sendiri.

"Terdakwa Benny Tjokrosaputro bersama Heru Hidayat sebagai konterpati transaksi dgn demikian terdakwa Benny bersama Heru Hidayat telah diperkaya sebesar Rp 12,157 triliun, untuk itu terdakwa Benny dan Heru harus dibebani uang pengganti Rp 6.078.500.000, sedangkan Heru Hidayat harus dibebani pengganti Rp 10.728.783.375 triliun," jelas jaksa.

Adapun jaksa meyakini Heru Hidayat juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jaksa meyakini Heru menyembunyikan hartanya dengan membeli aset.

Tindakan pencucian uang yang dilakukan Heru itu disamarkan dengan membeli barang seperti kendaraan mobil, motor, kapal, hingga restoran di kawasan Jakarta. Dia juga menyamarkan asal usul uangnya dengan cara berjudi kasino, mentransfer uangnya ke sejumlah rekening dan menukarkan dengan uang dolar.

"Melakukan penempatan uang pada Bank BCA dengan no rekening Giro 0827798979 , tanggal 09/06/2017 untuk membayar kasino RWS (Resort World Sentosa) sejumlah Rp 4.870.000.000. Tanggal 13/02/2018 untuk renovasi lantai 4 gedung di Pantai Indah Kapuk sejumlah Rp 2.500.000.000, dan Tanggal 09/04/2018 untuk membuat kapal pinisi di Bira Sulawesi Selatan sejumlah Rp 4.000.000.000," sebut jaksa.

"Oleh karena itu, kami berpendapat unusr menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain telah terbukti," ucap jaksa.

Oleh sebab itu, Heru juga dinilai melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

(zap/idn)