Struktur APBD Banten 2021 Bisa Disahkan November Mendatang

Reyhan Diandri Ghivarianto - detikNews
Kamis, 15 Okt 2020 21:40 WIB
Pemprov Banten
Foto: Pemprov Banten
Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan DPRD telah melalui sejumlah tahapan penyusunan APBD 2021 untuk disahkan dalam paripurna pada 18 November 2020 mendatang. Nota Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) pun juga sudah disepakati sejak 8 Oktober lalu.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti menjelaskan tahapan penyusunan APBD hanya tinggal ditetapkan di paripurna. Menurutnya, Sekretaris Daerah (Sekda) telah menerbitkan surat edaran soal penelitian rencana kerja dan anggaran (RKA) pada 14 Oktober. Kemudian penelitian RKA juga sudah dilakukan pada 15 Oktober.

"Selanjutnya kita akan melakuan langkah berikutnya yaitu rancangan APBD 2021. Mudah-mudahan sesuai aturan kita tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan," ujar Rina, dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2020).

Rina mengatakan setelah itu penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) akan dilakukan pada 22 Oktober mendatang. Kemudian, paripurna dan penyampaian nota keuangan pada 26 November serta persetujuan APBD 2021 pada 18 November.
"Diakhirnya untuk paripurna persetujuan 18 November," katanya.

Menurut Rina, jika telah disepakati Pemprov dan DPRD, penyerahan dokumen Raperda yang sudah ditetapkan bisa diserahkan ke Kemendagri untuk dievaluasi pada 23 Novemver. Peraturan Daerah (Perda) ditargetkan bisa dilaksanakan 17 Desember untuk diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub).

"KUA PPAS APBD 2021 sendiri terdiri dari pendapatan Rp 11,38 triliun. Pendapatan transfer dari pemerintah Rp 4,38 triliun yang terdiri atas dana alokasi umum (DAU) Rp 1,15 triliun, dana bagi hasil Rp 573,4 miliar," ungkapnya.

Rina mengungkapkan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 2,65 triliun, serta dana insentif daerah senilai Rp 44,9 miliar. Sementara itu, untuk belanja daerah senilai Rp 15,556 triliun, pembiayaan daerah SILPA 2020 senilai Rp 134,1 miliar dan penerimaan pinjaman daerah dari pemerintah pusat senilai Rp 4,134 triliun.

"Pemprov Banten memiliki program prioritas pada 2021 seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, infrastuktur hingga perekonomian. Prinsipnya, agenda kerja yang dilakukan lebih kepada padat karya sampai ke pemulihan ekonomi," pungkasnya.

(ega/ega)