PSBB Transisi Jakarta di Kantor, Berikut 5 Poin Aturannya

Rosmha Widiyani - detikNews
Kamis, 15 Okt 2020 13:37 WIB
Para PNS di lingkungan Pemkot Jakarta Utara kembali beraktivitas di masa PSBB transisi. PNS yang masuk kantor hanya 50 persen, sisanya tetap bekerja dari rumah.
PSBB transisi Jakarta di kantor, berikut 5 poin aturannya. (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi Jakarta resmi dilakukan mulai Senin (12/10/2020). Sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1020 Tahun 2020, PSBB transisi Jakarta dilaksanakan hingga 25 Oktober 2020.

Pelaksanaan PSBB transisi Jakarta memungkinkan dibukanya kembali fasilitas umum. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan.

Aturan teknis PSBB transisi Jakarta dapat dilihat di Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2020. Pergub tentunya memuat aturan saat berada di kantor atau tempat kerja lainnya.

Penerapan aturan PSBB transisi Jakarta berbeda untuk sektor perkantoran esensial, yaitu keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar. Sektor esensial lain adalah utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu dan/atau kebutuhan sehari-hari.

Berikut aturan PSBB Transisi Jakarta untuk perkantoran dan tempat kerja:

1. Membuat sistem pendataan pengunjung di kantor atau perusahaan

2. Menyerahkan data pengunjung secara tertulis pada Pemprov DKI Jakarta

3. Melakukan penyesuaian jam kerja dan shift kerja, dengan jeda minimal tiga jam

4. Memaksimalkan penggunaan teknologi atau rekayasa engineering

5. Bila ditemukan klaster, maka wajib melakukan penutupan tempat kerja 3x24 jam untuk desinfeksi.

Sistem pendataan pengunjung PSBB transisi Jakarta minimal terdiri atas Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor handphone, dan waktu berkunjung/bekerja. Pendataan bisa dibuat dengan sistem manual atau digital.

Data pengunjung selanjutnya diserahkan pada Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, dan Energi (DKTE). Data ini nantinya sebagai upaya penelusuran penyelidikan epidemiologi selama PSBB transisi Jakarta.

Terkait penggunaan teknologi, aturan ini dimaksudkan untuk mencegah kerumunan dan kontak langsung. PSBB Transisi Jakarta nantinya bisa diperpanjang atau dihentikan bergantung pada perkembangan kasus COVID-19.

(row/erd)