Video Ketua Kamar Militer MA Ungkap LGBT di TNI-Polri: Pimpinannya Sersan

Kabar pemecatan sejumlah prajurit yang teridentifikasi memiliki hubungan sesama jenis merebak. Fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di lingkungan TNI-Polri juga diperkuat oleh fakta yang diungkap Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung (MA) Mayjen TNI (Purn) Burhan Dahlan.

Burhan mengatakan di lingkup internal militer muncul kelompok-kelompok LGBT baru. Kelompok tersebut terorganisasi, dipimpin seorang sersan, dan anggotanya ada yang berpangkat letkol. Sedangkan TNI telah menegaskan akan menindak prajurit yang terlibat dengan sanksi berat berupa pemecatan dari dinas militer.

Jubir MA, hakim agung Andi Samsan Nganro, meluruskan sejumlah informasi yang beredar tentang putusan-putusan pengadilan militer soal anggota TNI yang dipecat karena homoseksual/lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), Rabu (21/10/2020). Berikut ini penjelasan lengkapnya:

1. Bahwa substansi pesan yang disampaikan pada pokoknya memuat tentang:
1) Komitmen yang tinggi pimpinan TNI dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum oleh prajurit.
2) Terhadap oknum prajurit TNI yang terlibat homoseksual (persetubuhan sesama jenis) harus diberikan tindakan/sanksi yang tegas.
3) Penekanan kepada jajaran peradilan militer untuk secara cermat dalam mengadili prajurit yang terlibat pelanggaran homoseksual.

2. Bahwa terdapat 20 berkas perkara kasasi pada MA pelanggaran hukum prajurit terkait perbuatan homoseksual.
1) Sebanyak 16 perkara sudah diputus di tingkat kasasi.
2) Terdapat beberapa berkas perkara yang diputus bebas pada pengadilan tingkat pertama.

3. Bahwa putusan pembebasan atas pelanggaran hukum tersebut dipandang dapat mengecewakan pimpinan TNI, dan berpengaruh terhadap kehidupan disiplin prajurit.

4. Perlu diluruskan bahwa oknum prajurit TNI pelaku homoseksual tidak dalam bentuk terorganisasi, melainkan dalam kelompok grup WA dengan nama komunitas tertentu.

Catatan Redaksi:

Narasi di konten ini telah diubah pada Rabu, 21 Oktober 2020, setelah MA meluruskan informasi sebagaimana rilis di atas.