.webp)
Amnesty International mengkritik pemberian visa AS terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan Prabowo adalah orang yang bebas secara hukum.
"Ini kan Pak Prabowo itu kan orang bebas secara hukum. Itu kan dugaan-dugaan saja," kata Andre saat dihubungi pada Kamis (15/10/2020).
Andre juga mengatakan tuduhan Amnesty International kepada Prabowo tidak terbukti. Oleh sebab itu, menurutnya, pada 2014 dan 2019 Prabowo dapat mencalonkan diri sebagai calon Presiden RI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan dulu sudah ada Pengadilan Militer zaman dulu. Nggak ada bukti keterlibatan Pak Prabowo," ucap Andre.
"Jadi kan bukti keterlibatan Pak Prabowo nggak ada. Makanya, karena Pak Prabowo nggak terlibat itu, Pak Prabowo bisa nyalon presiden 2014, bisa nyalon presiden 2019," sambungnya.
Andre kemudian meminta agar tidak ada pihak yang mengulang isu-isu lama. Ia menegaskan kunjungan Prabowo ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas.
"Jangan lagu lama-kaset lama diulang-ulang terus. Kita bicara konteks kepentingan bangsa yang lebih besar," tegas Andre.
 Andre Rosiade (Foto: dok Istimewa) |
Lebih lanjut anggota Fraksi Gerindra DPR RI ini mengatakan Prabowo diundang oleh Menhan Amerika Serikat. Pertemuan tersebut, menurutnya, untuk membahas kerja sama antara RI dan AS.
"Pak Prabowo itu sebagai Menhan Indonesia menerima undangan resmi dari pemerintahan Amerika melalui Menhan Amerika untuk membahas kerja sama Amerika dan Indonesia," jelas Andre
Politikus Partai Gerindra ini juga menjelaskan kunjungan Prabowo sudah direstui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Andre kembali menegaskan kunjungan Prabowo ke AS untuk kepentingan bangsa Indonesia.
"Dan melaporkan hal ini ke Pak presiden, 'bagaimana Pak Presiden'. Dan beliau (Prabowo) berangkat, memenuhi undangan Amerika untuk membahas kerja sama bilateral Indonesia dan Amerika. Di mana Pak Prabowo melaksanakan hal ini sebagai tugas negara untuk kepentingan bangsa Indonesia," ujarnya
Diketahui, Amnesty International dan sejumlah lembaga menyurati Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Mike Pompeo soal rencana kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke Negeri Paman Sam. Mereka mengkritik soal pencabutan larangan Prabowo untuk masuk AS.
"Kami menulis untuk mengungkapkan keprihatinan kami yang besar mengenai pemberian visa Departemen Luar Negeri kepada Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia, untuk datang ke Washington DC untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Mark Esper dan Ketua Kepala Staf Gabungan Mark Milley pada 15 Oktober," demikian isi surat tersebut, Rabu (14/10/2020).
Mereka menilai pemberian izin Prabowo bertemu dengan pejabat AS berpotensi melanggar Hukum Laehy. Mereka meminta undangan kepada Prabowo dibatalkan.
"Undangan ke Prabowo Subianto harus dibatalkan jika dimaksudkan untuk memberinya kekebalan atas kejahatan kekejaman yang dituduhkan kepadanya," katanya.
Surat tersebut ditandatangani perwakilan lembaga Amnesty International USA, Amnesty International Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Public Interets Lawyer Network (Pil-Net), Asia Justice and Rights (AJAR), Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM), Imparsial, Public Virtue Institute, Setara Institute, Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan LBH Pers.
(hel/tor)
