DPD Minta Pemerintah Akhiri Kontroversi Impor Beras

Jakarta - Kontroversi impor beras harus segera diakhiri, sebab harga beras di pasaran sudah sangat tinggi. Sudah saatnya pemerintah menggelar operasi pasar."Apalagi saat ini yang terkena dampak tidak masyarakat biasa, tapi petani juga," kata Ketua PAH II DPD Sarwono Kusumaatmadja di press room Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2006).Dalam jumpa pers itu, Sarwono didampingi anggota DPD Kasmir Triputra dan Nurmayanti Bantilan.DPD kemudian minta pemerintah untuk memperbaiki komunikasi politik dalam menyosialisasikan kebijakan. Karena jeleknya komunikasi politik itu, impor beras untuk menstabilkan harga justru rusak."Timing impor beras rusak karena pemerintah sendiri tidak satu persepsi. Ini yang menjadi soal," kata Sarwono.DPR juga mengingatkan pemerintah agar memperbaiki data base mengenai stok beras. Dengan data base yang baik, pemerintah bisa memberikan kepastian stok beras yang ada."Pemerintah harus memberikan kepastian apakah saat ini stok beras itu benar surplus atau tidak," tandas mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Gus Dur ini.Bagi DPD yang terpenting adalah stabilitasi harga beras dan ketahanan pangan. Bagaimana caranya diserahkan pada pemerintah. "Terserah pemerintah melakukan jalan apa. Jadi bukan soal impor atau tidak impor," ucap Sarwono. (iy/)