Round-Up

Polemik Diksi 'Revolusi' dan 'Pengumuman dari Makkah'

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 15 Okt 2020 05:49 WIB
Habib Rizieq Shihab saat menghadiri aksi damai 2 Desember di Monas, Jakarta, Jumat (2/12/2016).
Habib Rizieq Shihab (Foto: Hasan Al Habshy)

Agus Maftuh juga menyoroti soal penggunaan kata 'baru saja' dalam keterangan pers tersebut.

"Dokumen tiga bahasa tersebut (Indonesia, Arab, dan Inggris) 13 jam berikutnya baru dibaca di hadapan para peserta demo di kawasan Patung Kuda. Dengan penekanan kalimat: baru saja. Padahal sudah 13 jam lebih dokumen tersebut dibuat. Dokumen tersebut dibuat secara terburu-buru, sehingga tanda baca (titik) dalam versi Arabnya hampir semuanya salah tempat," ujar Agus Maftuh.

Ketua PA 212 Slamet MaarifKetua DPP FPI Slamet Maarif Foto: Eva Safitri/detikcom

Namun FPI kembali merespons. FPI menuding Agus sebagai agen BIN.

"Waduh, kayaknya otak Agus Maftuh yang ternoda, Makkah memang kota suci. Agus Maftuh selaku agen BIN memang tidak cocok jadi diplomat," ujar Ketua DPP FPI Slamet Ma'arif kepada wartawan, Rabu (14/10/2020).

Slamet menyinggung pekerjaan Dubes RI Agus Maftuh. Dia pun menyarankan agar Dubes Agus bertobat.

"Dia (Agus Maftuh) memang ditugaskan untuk operasi intelijen terhadap IB HRS (imam besar Habib Rizieq Syihab). Sekali saya sarankan, bertobatlah, Pak Dubes," tutur Slamet.

Hal senada disampaikan oleh jubir FPI Munarman. Munarman menilai tidak ada yang salah penggunaan istilah 'pengumuman dari kota suci Makkah'.

"Faktanya, Kota Makkah memang kota suci bagi umat Islam," ujar Munarman.

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP Arsul Sani meminta pendukung HRS bijak dalam menggunakan diksi politik.

"PPP mengajak juga kepada semua pendukung HRS agar lebih berhati-hati dan bijak dalam membawakan diksi-diksi politik di ruang publik seperti 'akan memimpin revolusi' dan sebagainya," kata Arsul kepada wartawan pada Rabu (14/10/2020).

Menurut Arsul, penggunaan diksi politis perlu diperhatikan. Sebab, ia menilai, diksi tersebut dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana yang melawan pemerintahan saat ini.

Sedangkan PKB memberikan peringatan keras terkait soal ini. Jika revolusi yang dimaksud adalah pernyataan perang, PKB mengingatkan Habib Rizieq akan berhadapan dengan pemerintah hingga rakyat Indonesia.

"Tapi kalau revolusi dalam konteks misalnya semacam pernyataan perang, tentu harus berhadapan dengan pemerintahan, TNI, dan polisi, dan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Karena bagi kami, tidak ada masalah hari ini, bangsa kita nggak ada masalah, bahwa ada dinamika-dinamika politik yang terjadi saya kira hal-hal yang wajar, yang saya kira musti dicari solusinya," kata anggota Komisi I DPR RI F-PKB Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Selasa (13/10/2020).

Karding mengatakan jika revolusi yang dimaksud Habib Rizieq dilakukan ke arah yang baik tak ada masalah. Yakni dengan cara yang damai.

Halaman

(eva/ibh)