Dari pantauan pukul 14.39 WIB, Rabu (14/10/2020), tampak massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI) memadati lokasi yang berada di dekat pintu masuk Monas. Mereka menyampaikan aspirasinya menolak omnibus law UU Cipta Kerja.
Massa tampak membentangkan spanduk berisi aspirasi penolakan. Selain itu, ada mobil komando dengan oratornya yang terus meneriakkan orasi.
Tiba-tiba ada tiga buruh perempuan yang mendekati mobil komando sembari masing-masing memegang seekor bebek. Koordinator lapangan (korlap) aksi dari FSPASI bernama Nurdin mengatakan tiga bebek itu sebagai simbol sindiran.
"Itu artinya bentuk sindiran. Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, presidennya orang Indonesia, dia lebih mementingkan nengokin Kalimantan ketimbang menemui rakyatnya yang beramai-ramai datang ke Istana," ucap Nurdin.
Pada 8 Oktober lalu, saat aksi demonstrasi berlangsung di Istana hingga akhirnya berakhir ricuh, Presiden Jokowi memang tidak sedang berada di Ibu Kota. Jokowi melakukan kunjungan ke Kecamatan Pandih Batu, Kalimantan Tengah (Kalteng), untuk melihat peternakan bebek.
 Massa buruh berunjuk rasa membawa bebek (Sachril Agustin Berutu/detikcom) |
"Maka kami buruh berinisiatif, ngapain Pak Jokowi jauh-jauh ke Kalimantan kalau cuma mau lihat bebek. Kami bawain jauh-jauh dari Cileungsi ke sini. Kita anterin, kita anterin bebek itu," lanjutnya.
Nurdin juga menyebut UU Cipta Kerja merugikan buruh. Proses terbentuknya UU Cipta Kerja pun turut dikritiknya.
Sementara itu, massa buruh saat ini masih melakukan aksi unjuk rasa. Aparat kepolisian pun melakukan penjagaan. Di sisi lain, lalu lintas di sekitar Patung Kuda tidak ditutup dan terpantau ramai-lancar.
Sebelumnya, kontroversi UU Cipta Kerja telah dijelaskan dengan detail oleh pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Selasa, 13 Oktober 2020, menyatakan hadirnya UU Cipta Kerja merupakan jawaban tantangan terbesar dalam mempertahankan dan menyediakan lapangan kerja sebanyak mungkin.
"RUU Cipta Kerja bertujuan menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja dan penganggur," ujar Ida.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md pun pernah menyampaikan pernyataan sikap pemerintah pada 8 Oktober 2020. Mahfud mengatakan UU Cipta Kerja disusun demi kepentingan masyarakat.
"Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi, dan kemudahan berusaha, serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya," ujar Mahfud. (dhn/fjp)
