PN Jakpus Putuskan Lion Air Group Tak Terlibat Kartel Harga Tiket Pesawat

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 14 Okt 2020 13:19 WIB
Palu Hakim. Ari Saputra. Ilustrasi
Ilustrasi palu (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutuskan Lion Air, Batik Air, dan Wings Air tidak terlibat dalam kartel harga tiket pesawat. Hal itu seiring dengan putusan PN Jakpus yang membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kasus bermula saat masyarakat gundah atas harga tiket pesawat yang naik dan dinilai mahal. KPPU kemudian melakukan investigasi dan menyidangkan perkara tersebut.

Pada 23 Juni 2020, KPPU memutuskan Garuda Indonesia (Terlapor I), Citilink Indonesia (Terlapor II), Sriwijaya Air (Terlapor III), NAM Air (Terlapor IV), Batik Air (Terlapor V), Lion Air (Terlapor VI), Wing Abadi ( Terlapor VII) melanggar Pasal 5 UU Nomor UU Nomor Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 5 ayat 1 berbunyi:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

KPPU menghukum maskapai tersebut untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU sebelum mengambil setiap kebijakan pelaku usaha yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat selama 2 tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Pertimbangan KPPU adalah terdapat concerted action atau parallelism maskapai-maskapai penerbangan, sehingga telah terjadi kesepakatan di antara para pelaku usaha (meeting of minds) dalam bentuk kesepakatan untuk meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon, dan kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar.

Hal ini mengakibatkan terbatasnya pasokan dan harga tinggi pada layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi di wilayah Indonesia. Concerted action atau parallelism tersebut dilakukan melalui pengurangan subclass dengan harga murah oleh para Terlapor melalui kesepakatan tidak tertulis di antara para pelaku usaha (meeting of minds) dan telah menyebabkan kenaikan harga serta mahalnya harga tiket yang dibayarkan konsumen.

Atas putusan itu, Lion Group tidak terima dan mengajukan banding ke PN Jakpus. Gayung bersambut. Gugatan itu dikabulkan.

"Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan. Membatalkan Putusan Termohon Keberatan/Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2019, tanggal 23 Juni 2020. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 356 ribu," demikian bunyi putusan PN Jakpus yang dikutip detikcom dari website-nya, Rabu (14/10/2020).

Duduk sebagai ketua majelis Bambang Nurcahyono dengan anggota Tuty Haryati dan Yusuf Pranowo. Ketiganya menilai KPPU dalam menjatuhkan putusannya tidak membuat perbandingan antara keuntungan yang diperoleh Lion Group dan maskapai lain pada saat 'bersaing' dengan keuntungan yang diperoleh Lion Group dan maskapai lain pada saat 'tidak ada persaingan'.

"Bahwa harga dalam TBA (tiket batas atas) dan TBB (tiket batas bawah) hampir dapat dipastikan adalah bukan merupakan harga eksesif dan oleh karena itu hampir tidak mungkin ada keuntungan yang berlebihan (excessive profit). Komisi (KPPU) juga tidak memberikan pertimbangan dalam putusannya bahwa harga yang ditetapkan oleh Para Pemohon Keberatan (Lion Air Group) dan pelaku usaha lain adalah harga yang eksesif," demikian pertimbangan Bambang-Tuty-Yusuf.

(asp/knv)