d'Rooftalk 'Surat untuk Presiden'

detikTV - detikNews
Rabu, 14 Okt 2020 12:47 WIB
Thumbnail Surat Untuk Presiden
Foto: 20Detik
Jakarta -

Polemik pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja oleh DPR RI yang diinisiasi pemerintah terus bergulir. Sejumlah kepala daerah merespons aksi demonstrasi buruh dan mahasiswa yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja karena pembahasannya dinilai terlalu cepat.

Berbagai aspirasi itu kemudian diteruskan sejumlah kepala daerah kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, misalnya, mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI sebagai tindak lanjut penyerapan aspirasi buruh yang berdemo di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (8/10). Surat itu berisi aspirasi para buruh yang menolak UU Cipta Kerja dan permintaan agar Presiden menerbitkan perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) atas UU Cipta Kerja.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar audiensi dengan perwakilan buruh yang menggelar demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Kota Surabaya, Kamis (8/10). Khofifah menyatakan akan berupaya memfasilitasi perwakilan buruh bertemu Menko Polhukam Mahfud Md. Selain itu, Khofifah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi, meminta UU Cipta Kerja ditangguhkan.

Menanggapi polemik UU Cipta Kerja, Presiden Jokowi kemudian menggelar rapat virtual dengan seluruh gubernur, Jumat (9/10). Dalam rapat tersebut, Presiden meminta para gubernur melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja kepada masyarakat di wilayahnya. Sosialisasi itu dimaksudkan untuk menjelaskan adanya narasi hoax dalam UU Cipta Kerja.

Lalu bagaimana kelanjutan sikap kepala daerah atas pengesahan UU Cipta Kerja ini? Dipandu Alfito Deannova, d'Rooftalk akan membahasnya bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam 'Surat Untuk Presiden'. Simak perbincangannya pada Rabu, 14 Oktober 2020, secara live streaming pukul 19:30 WIB hanya di detikcom.

(hnf/hnf)