Menaker: UU Cipta Kerja Cerminan Solidaritas bagi Industri Kecil

Abu Ubaidillah - detikNews
Selasa, 13 Okt 2020 20:56 WIB
Menaker Ida Fauziyah menyambangi gedung KPK. Kedatangannya itu untuk menyampaikan perkembangan program bantuan subsidi gaji ke lembaga antirasuah tersebut.
Foto: Ari Saputra
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyosialisasikan RUU Cipta Kerja dalam acara virtual dengan 70 perwakilan serikat pekerja dan pengusaha yang menjadi peserta Pelatihan Keterampilan Bernegosiasi bagi Pelaku Hubungan Industrial di Yogyakarta.

Acara ini diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan para stakeholder untuk berdialog dan berunding.

"Akibat pandemi, pengangguran kita bertambah menjadi 6,9 juta orang, dan 3,5 jutanya adalah korban PHK. Padahal setiap tahun ada pertambahan 2,9 juta penduduk usia kerja baru. Total hampir 10 juta untuk tahun 2020 saja, maka di dalam UU Cipta Kerja banyak syarat-syarat kemudahan berusaha kami cantumkan," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2020).

Ida mengatakan syarat-syarat kemudahan berusaha tersebut di antaranya pendirian UMKM dipermudah menjadi berbasis pendaftaran saja, tidak perlu izin agar tidak lama dan mahal. Kemudian mendirikan koperasi cukup 5 orang saja, mendirikan PT juga disederhanakan, cukup 1 orang saja. Tujuannya agar UMKM dapat menjadi badan hukum sehingga bisa bankable, bisa dapat kredit.

Ida juga mengatakan kemammpuan dunia usaha tidak sama, ada yang besar, menengah, dan kecil. Bila pesangon terlalu tinggi, upah terlalu tinggi, dan waktu kerja terlalu kaku, maka usaha kecil menengah akan sulit tumbuh.

"Itulah sebabnya kita buat aturan yang juga mencerminkan solidaritas kepada industri yang kecil. Ya UU Cipta Kerja itu," ungkap Ida.

Sebagai informasi, dalam acara tersebut turut hadir Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan dan K3 Haiyani Rumondang serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Yogyakarta, Aria Nugrahadi; sejumlah pimpinan serikat pekerja tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga perusahaan, antara lain dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K SPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (K SPN) dan sejumlah serikat tingkat perusahaan, khususnya perhotelan. (prf/ega)