Sidang Dakwaan Kasus Surat Jalan

Jaksa: Prasetijo Harusnya Ikut Tangkap Djoko Tjandra Bukan Malah Bantu Kabur

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 13 Okt 2020 16:57 WIB
Djoko Tjandra, Anita Kolopaking dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo menjalani sidang perdana kasus surat jalan palsu. Sidang dilaksanakan secara virtual.
Persidangan perkara penggunaan surat jalan palsu yang menjerat Djoko Tjandra dan Brigjen Prasetijo Utomo (Ibnu Hariyanto/detikcom)
Jakarta -

Jaksa menyatakan Brigjen Prasetijo Utomo telah menyalahgunakan jabatannya, Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri, karena membantu terpidana kasus hak tagih (cessie) Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Menurut jaksa, sebagai pejabat Polri, seharusnya Prasetijo memberikan informasi keberadaan Djoko Tjandra, bukan malah membantunya.

Hal itu disampaikan jaksa saat membacakan surat dakwaan Brigjen Prasetijo Utomo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (13/10/2020). Jaksa mengatakan Prasetijo dinilai membantu Djoko Tjandra yang merupakan buron kasus tindak pidana korupsi untuk kembali ke Indonesia.

"Bahwa atas keinginan saksi Joko Soegiarto Tjandra yang disampaikan melalui saksi Anita Kolopaking tersebut. Terdakwa yang mengetahui tentang status saksi Djoko Tjandra adalah seorang buronan terpidana tindak pidana korupsi tetapi justru menyalahgunakan jabatannya dengan tetap menyanggupi untuk menyediakan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan COVID-19 dan surat rekomendasi kesehatan guna penjemputan saksi Joko Soegiarto Tjandra bahkan terdakwa ikut menjemput Joko Soegiarto Tjandra di Pontianak," ujar jaksa.

Surat-surat yang dibuat atas perintah Prasetijo itu yang digunakan sebagai persyaratan Djoko Tjandra mengurus penerbangan dari Pontianak. Surat-surat itu dibuat dengan bantuan sejumlah pihak.

"Bahwa surat jalan, surat keterangan pemeriksaan COVID dan surat rekomendasi kesehatan yang dibuat atas perintah terdakwa tersebut telah digunakan sebagai persyaratan melakukan penerbangan untuk keberangkatan penjemputan saksi Joko Soegiarto Tjandra ke Pontianak pada tanggal 6 Juni 2020 dan mengantar saksi Joko Soegiarto untuk kembali ke Pontianak pada tanggal 8 Juni 2020," ucapnya.

Jaksa mengatakan pembuatan dan penandatangan surat-surat oleh Prasetijo tersebut tidak benar dan di luar prosedur. Selain itu, jaksa menilai Prasetijo sebagai Polri aktif harusnya ikut membantu memberikan informasi dan menangkap buron, bukan malah membantu pelariannya.

"Bahwa terdakwa yang saat itu adalah anggota Polri aktif berpangkat Brigjen dengan jabatan Kepala Biro Koordinasi dan pengawasan pegawai negeri sipil (PPNS) Bareskrim Polri yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas umum menjaga keamanan dan penegakan hukum dan terdakwa mengetahui keberadaan saksi Joko Soegiarto Tjandra seharusnya terdakwa menyerahkan atau memberi Informasi keberadaan terpidana yakni saksi Joko Tjandra ke Kantor Kepolisian setempat untuk diamankan sementara dan atau kepada Kejaksaan Agung RI dan atau Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku eksekutor putusan. Tetapi justru sebaliknya terdakwa menyanggupi dan mengusahakan dokumen perjalanan berupa surat jalan dan surat keterangan pemeriksaan COVID-19 yang isinya tidak benar guna mempermudah perjalanan dan mengamankan saksi Joko Tjandra selama berada Indonesia sehingga terpidana yang selama ini melarikan diri dapat terus melepaskan dari kewajiban menjalani," tuturnya.

Akibat perbuatannya itu, Prasetijo didakwa melanggar tiga pasal, yakni Pasal 263 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1, Pasal 426 ayat 2 KUHP jo Pasal 64 KUHP ayat 1, dan Pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

(ibh/dhn)