Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo mengaku prihatin dengan demo penolakan Omnibus Law di berbagai daerah. Ia mengatakan peserta demo berisiko besar terpapar COVID-19 karena terjadinya kerumunan.
"Jadi kita ikut prihatin ya dalam beberapa hari terakhir sangat banyak demo di sejumlah provinsi. Walaupun juga tidak sedikit daerah yang tidak melakukan aktivitas demo," kata Doni, dalam talkshow yang disiarkan di YouTube BNPB Indonesia, Jumat (9/10/2020).
Doni dalam kondisi pandemi COVID-19 maka masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Akan tetapi dalam kegiatan pengumpulan massa seperti demonstrasi menciptakan kerumunan sehingga berisiko terjadinya penularan COVID-19.
"Kalau kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa apalagi dalam jumlah sangat banyak itu tentunya menimbulkan risiko yang sangat besar karena bisa saja di antara masyarakat yang berkumpul itu ada yang positif COVID-19 dan bisa jadi ketika nanti terjadi hubungan yang sangat dekat akibatnya yang lain bisa terpapar COVID-19," katanya.
Justru yang berbahaya ketika demonstran pulang ke rumah dan bertemu dengan kelompok rentan atau komorbid. Sebab orang yang memiliki penyakit bawaan lebih berisiko jika terpapar COVID-19.
"Ketika pulang ke rumah bertemu dengan orang-orang yang disayangi, orang-orang yang dikasihi maka bisa juga mereka yang tidak pernah keluar rumah pun akan terpapar COVID-19. Risikonya sangat besar bagi keluarga yang punya komorbid atau mereka yang sudah lansia karena angka kematian bagi komorbid dan lansia sangat besar.
Sebelumnya, demo penolakan pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) terjadi di seluruh penjuru Indonesia. Mahasiswa hingga buruh turun ke jalan.
Beberapa aksi unjuk rasa berakhir ricuh. Sejumlah fasilitas publik dirusak massa.
(yld/hri)
