Polri Tepis ICW soal Belanja Khusus Demo UU Ciptaker, Ini Penjelasannya

Audrey Santoso - detikNews
Jumat, 09 Okt 2020 16:02 WIB
Demo menolak Omnibus Law di Situbondo diwarnai kericuhan. Massa mahasiswa dan buruh terlibat kontak fisik dengan aparat di depan pintu gerbang DPRD.
Bentrok polisi dengan massa demo tolak omnibus law (Ghazali Dasuqi/detikcom)
Jakarta -

Polri membantah pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal dugaan belanja alat pengamanan demo tolak Undang-undang Cipta Kerja pada September 2020. Pengadaan alat Polri di September 2020 diajukan pada 2019, dengan tujuan pengamanan Pilkada 2020.

"Mengenai peralatan unjuk rasa didistribusikan ke seluruh Indonesia dan yang diutamakan yang ada pilkadanya. Tidak benar kalau ada anggapan bahwa pengadaan untuk pengamanan demo (tolak) Undang-Undang Ciptaker," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada detikcom, Jumat (9/10/2020).

Argo menyampaikan pembelian alat pengaman unjuk rasa direncanakan sejak tahun lalu. Argo menjelaskan semua pihak dapat memantau belanja Polri di LPSE.

"Pengadaan di kepolisian direncanakan dan diajukan ke DPR tahun ini untuk dilaksanakan tahun depan. Jadi pengadaan tahun ini merupakan pengajuan tahun yang lalu. Semua orang bisa melihat di LPSE apa saja pengadaan yang ada dan dilakukan lelang sesuai aturan," jelas Argo.

Hal itu kembali ditegaskan Argo kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menurut Argo, perlengkapan pengamanan demo yang dimaksud ICW adalah kebutuhan Korps Sabhara untuk pengendalian massa.

"Itu anggaran 2020 di Korps Sabhara untuk perlengkapan Dalmas (Pengendalian Massa), mulai dari helm, bodi, pelindung kaki, tameng, tongkat, dan lain-lain perlengkapan perorangan," terang Argo.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo YuwonoKadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono (Wilda Nufus/detikcom)

Sebelumnya, ICW melaporkan Polri telah membelanjakan Rp 408,8 miliar untuk membeli perlengkapan alat pengaman demo UU Cipta Kerja (Ciptaker). ICW menyebut Polri telah berbelanja alat pengamanan demo ini pada September 2020.

"Selain belanja Polri untuk pengadaan perangkat yang mendukung aktivitas digital, pada September 2020, LPSE Polri mencatat sejumlah pengadaan barang yang bersumber dari APBNP dan tercatat sebagai kebutuhan dan atau anggaran mendesak, yang diduga berkaitan dengan antisipasi aksi massa penolakan UU Cipta Kerja atau omnibus law," ujar peneliti ICW Wana Alamsyah dalam keterangan pers yang diterima, hari ini.

Adapun rincian belanja Polri sejak September 2020, yang disebut ICW untuk mengamankan demo UU Ciptaker adalah:

1. Pengadaan centralized command control system for intelligence target surveillance Baintelkam Polri TA 2020 (tambahan), untuk satuan Korbrimob Polri, tanggal pembuatan 16 September 2020, Rp 179,4 miliar.
2. Pengadaan helm dan rompi antipeluru Brimob (anggaran mendesak-APBNP), Baintelkam Polri, pada 21 September 2020, Rp 90,1 miliar
3. Peralatan tactical mass control device (kebutuhan mendesak APBNP), SLOG Polri, pada 28 September 2020, Rp 66,5 miliar
4. Peralatan counter UAV and surveillance Korbrimob (anggaran mendesak-APBNP), untuk satuan Korbrimob Polri, pada 25 September 2020, Rp 69,9 miliar
5. Pengadaan drone observasi tactical (anggaran mendesak APBNP), untuk satuan Korbimob Polri, pada 25 September 2020, Rp 2,9 miliar.

Dari lima rincian di atas, jika ditotal, berjumlah Rp 408,8 miliar. "Total pengadaan kelima paket tersebut adalah Rp 408,8 miliar, dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu, sekitar 1 bulan lamanya," ungkapnya.

Selain itu, ICW menelusuri anggaran belanja kepolisian untuk aktivitas media sosial di sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Polri. ICW mengatakan dalam kurun waktu 2017 sampai 2020, polisi mengeluarkan anggaran untuk aktivitas media sosial sebanyak Rp 1,025 triliun, dengan rincian per tahunnya Polri menggelontorkan anggaran Rp 256 miliar untuk aktivitas digital.

"Total anggaran untuk membeli barang sebesar Rp 1,025 triliun. Per tahun Kepolisian menggelontorkan anggaran Rp 256 miliar untuk aktivitas digital," katanya.

Simak video 'Demo Omnibus Law di Ciamis, Pagar Gedung DPRD Roboh':

[Gambas:Video 20detik]



(aud/tor)