ADVERTISEMENT

Tugas, Fungsi, dan Wewenang DPR yang Disorot karena Sahkan Omnibus Law

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 09 Okt 2020 13:50 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritonang/detikcom.
Foto: Lamhot Aritonang/Tugas, Fungsi, dan Wewenang DPR yang Disorot karena Sahkan Omnibus Law
Jakarta -

Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (5/10/2020) lalu membuat kinerja DPR menjadi sorotan. Aksi unjuk rasa pun berlangsung di sejumlah kota menolak UU tersebut.

Pengesahan UU Cipta Kerja sendiri dinilai terburu-buru. Pasalnya meski di tengah pandemi COVID-19, proses pembahasannya dilakukan dalam waktu relatif singkat dibandingkan UU lainnya. Seperti diketahui aturan ini baru mulai dibahas pada awal April 2020 lalu

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan proses pembahasan Baleg bersama pemerintah dan DPD dilakukan dalam 64 kali rapat 64 kali, 2 kali rapat kerja 56 kali panja dan 6 kali rapat tim perumus dan tim sinkronisasi.

"Dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dari pagi sampai malam dini hari, bahkan masa reses pun tetap melakukan rapat baik di dalam atau di luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR," ujar Supratman dalam rapat paripurna.

Lantas apa tugas, fungsi, dan wewenang DPR?

Menurut Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 19 ayat 1 disebutkan DPR dipilih melalui pemilihan umum. Konstitusi Pasal 20 ayat 1, menyatakan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Pasal 20 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Untuk fungsi DPR, dalam Pasal 20A ayat 1 UUD 1945 disebutkan DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Dalam situs DPR, disebutkan, terkait fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

-Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
-Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
-Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
-Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
-Menetapkan UU bersama dengan Presiden
Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

Terkait fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

-Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
-Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
-Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
-Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Terkait fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

-Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
-Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama).

Sementara itu tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

-Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
-Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk:

(1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain;
(2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.

-Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal:
(1) pemberian amnesti dan abolisi;
(2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain

-Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
-Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
-Memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden

Lalu apa saja hak anggota DPR?

Menurut Pasal 21 UUD 1945, anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Dalam Pasal 20A ayat 2 UUD 1945 disebutkan dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Pada Pasal 22 ayat 3 UUD 1945 disebutkan selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.


Nah sudah tahu kan tugas, fungsi, dan wewenang? Detikers berminat menjadi anggota DPR?

(nwy/pal)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT