Jasa Katering, Seni hingga Medis Bebas PPN di UU Cipta Kerja

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 09 Okt 2020 11:12 WIB
Omnibus Law Cipta Kerja
Ilustrasi omnibus law UU Cipta Kerja (Fuad Hasim/detikcom)
Jakarta -

UU Cipta Kerja memotong sejumlah perizinan yang rumit. Selain itu, undang-undang akan menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejumlah jasa. Biasanya PPN dikenakan 10 persen dari nilai jasa.

Sebagaimana dikutip detikcom dari RUU Cipta Kerja, Jumat (9/10/2020), Pasal 112 menyebutkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) diubah sebagai berikut.

Pasal 4A ayat2 berbunyi:

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

a. jasa pelayanan kesehatan medis;
b. jasa pelayanan sosial;
c. jasa pengiriman surat dengan prangko;
d. jasa keuangan;
e. jasa asuransi;
f. jasa keagamaan;
g. jasa pendidikan;
h. jasa kesenian dan hiburan;
i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
k. jasa tenaga kerja;
l. jasa perhotelan;
m.jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
n. jasa penyediaan tempat parkir;
o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
q. jasa boga atau katering.

Seperti diketahui, UU Cipta Kerja telah disahkan pada Senin (5/10). Pemerintah menyebut omnibus law UU Cipta Kerja diundangkan untuk memangkas regulasi-regulasi yang jadi penghambat lapangan pekerjaan.

"Jadi UU Cipta Kerja ini bertujuan menyederhanakan, sinkronisasi, dan memangkas regulasi dan aturan yang dikenal obesitas regulasi yang hambat penciptaan lapangan kerja," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam video conference di Jakarta, Rabu (7/10).

Tonton video 'Mahfud Md Sebut Banyak Hoax soal UU Cipta Kerja':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/elz)