Bima Arya Sebut Banyak Kewenangan Daerah Dipangkas di UU Cipta Kerja

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Jumat, 09 Okt 2020 10:12 WIB
Bima Arya sempat memantau dari dekat aksi unjuk rasa UU Cipta Kerja yang dilakukan berbagai elemen di kawasan Istana Bogor, Kamis (8/10/2020) sore.
Foto: dok. Pemkot Bogor
Jakarta -

Wali Kota Bogor yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya menyampaikan sejumlah catatan terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dinilai berdampak kepada kewenangan daerah. Menurutnya banyak kewenangan daerah dipangkas oleh pemerintah pusat.

"Semangat yang bisa ditangkap sebetulnya adalah penyederhanaan sistem perizinan untuk kemudahan investasi yang targetnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Saya lihat memang ada hal-hal yang jauh lebih sederhana dan lebih ringkas," ujar Bima dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10/2020).

Hal ini diungkapkan Bima Arya usai memantau dari dekat aksi unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen di kawasan Istana Bogor, Kamis (8/10) sore.

Namun demikian, lanjut Bima, jelas bahwa kewenangan pemerintah daerah banyak terpangkas. Menurutnya Undang-undang ini lebih banyak memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat, sehingga harus ada hal-hal yang dipastikan untuk diatur lebih rinci, dalam aturan turunannya seperti peraturan pemerintah.

"Utamanya terkait dengan keseimbangan antara investasi dan lingkungan hidup serta sinkronisasi antara iklim investasi dan juga rencana pembangunan di masing-masing daerah," jelas Bima.

Oleh Karena itu, Bima menilai sebaiknya ada ruang untuk memberikan masukan terhadap rumusan Peraturan Pemerintah dari semua pihak yang ketika proses Omnibus Law tidak maksimal dilakukan.

"Menurut catatan kami belum pernah ada sesi pembahasan antara APEKSI dengan DPR RI. APEKSI punya beberapa catatan dan rekomendasi penyesuaian terhadap draft UU, terutama soal perizinan dan tata ruang," tambah Bima.

Bima meminta dalam merumuskan peraturan pemerintah nanti harus lebih jelas mengatur dan memastikan bahwa lingkungan hidup tetap terjaga, ada sinkronisasi antara rencana desain pembangunan di daerah dan juga keinginan dari pusat untuk menyelaraskan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Dari draft yang saya pelajari terkait kewenangan pemerintah paerah, ada beberapa nomenklatur yang berubah. Misalnya, kata perizinan hilang dari konsep omnibus. Di mana izin disebutkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sehingga akan memiliki implikasi bagi daerah terkait pengendalian, pendapatan daerah atau retribusi," katanya.

Secara kelembagaan, lanjut Bima, akan ada perubahan signifikan terkait keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Otomatis dengan Online Single Submission (OSS) sebagaimana amanat di omnibus law, maka semua proses izin maupun non-izin dikeluarkan secara elektronik melalui satu sistem itu dan DPMPTSP bukan lagi sebagai pelayanan tetapi lebih kuat kepada ranah pengawasan," terangnya.

"Di UU Omnibus Law ini DPMPTSP disebut penilik. Penilik adalah pengawas yang turun langsung ke proyek. Di sinilah akan terjadi moral hazard ketika berhadapan di lapangan kemudian bertatap muka dan sebagainya. Ini mungkin celah-celah yang harus dikritisi dalam UU omnibus ini," imbuh Bima.

Lebih lanjut, kata dia, di dalam PP nanti kewenangan pengawasannya harus lebih dikuatkan lagi karena dalam UU ini tertulis bahwa pengawasan bisa dilakukan oleh pusat atau oleh pemerintah daerah.

"Nah, ada kata 'atau' ini yang nanti membuat tidak jelas. Banyak yang belum terjelaskan di dalam Undang-undang itu, bukan berarti dibebaskan begitu saja tetapi untuk diatur lebih detail lagi di PP," tukasnya.

(prf/ega)