Pengusaha Makanan: Jangan Cuma Kampanye Bebas Formalin

Jakarta - Kampanye bebas formalin memang seharusnya dilakukan pemerintah. Tapi kalau tak ingin terulang, jangan hanya berhenti pada kampanye. Pemerintah seharusnya melakukan langkah lanjutan.Demikian disampaikan Ketua Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Thomas Darmawan kepada detikcom, Selasa (17/1/2006).Thomas menilai kampanye bebas formalin yang dilakukan pemerintah seperti yang dilakukan Menteri Koperasi dan UKM Surya Darma Ali dan Menteri Perindustrian Fahmi Idris, sudah tepat. Namun, lanjut Thomas, pemerintah diminta tidak lupa untuk melakukan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan serta memberikan solusi yang konkret secepatnya."Negara kita tampaknya tidak sehat, ada flu burung (kampanye) makan ayam, ada formalin (kampanye) makan tahu dan bakso. Itu kan hanya menghabiskan uang, mestinya dilakukan langkah lanjutan yang dilakukan secepatnya," kata Thomas. Menurut Thomas, kalau memang pemerintah melarang formalin, seharusnya pemerintah menyediakan tempat pendingin di pasar untuk pengawetan bahan makanan. Selain itu, pemerintah harus menjaga harga es batu dan garam agar selalu murah. Lebih jauh Thomas mengurai delapan langkah yang semestinya dilakukan pemerintah dalam menangani kasus formalin. Peringatan pada masyarakat, kata Thomas, seharusnya menjadi langkah ketujuh. Langkah pertama, pembinaan dengan pembinaan lisan. Kedua, peringatan tertulis. Ketiga menarik dari perdaran. Keempat, dimusnahkan. Kelima, stop izin usaha sementara. Keenam, izin usaha ditutup dengan menarik produknya secara paksa. Ketujuh, public warning. Dan kedelapan, projustisia dengan melibatkan pihak keamanan.Thomas bisa memaklumi tindakan pemerintah yang tidak melakukan pembinaan, tapi langsung memberi peringatan ke publik. Namun ia minta tindakan itu tidak terulang lagi karena dampaknya merugikan 8,5 juta UKM. (iy/)