KPU-MK Serahkan Dokumen ke Arsip Nasional

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) akan menyerahkan seluruh dokumennya ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Semua dokumen nantinya bisa dibaca oleh masyarakat.Rencana penyerahan dokumen-dokumen itu diawali dengan penandatanganan kerjasama antara KPU, MK, Dinas PU dengan pihak Arsip Nasional di kantor ANRI, Jl Ampera Raya No 7, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2006).Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti dalam pertemuan itu mengatakan, Pemilu 2004 merupakan pemilu paling akbar di Indonesia, tapi sekaligus kompleks."Kalau disimpan datanya, maka akan berguna bagi masyarakat Indonesia. Kita akan tahu apakah pemilu tahun 2009 lebih baik atau lebih buruk dibanding tahun 2004," jelas Ramlan.MK yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Djedrin Gafar juga menandatangani penyerahan seluruh dokumennya. Djedrin menyerahkan seluruh berkas perkara yang pernah diputus oleh MA sejak 13 Agutus 2003, terdiri dari 56 perkara pengujian UU, 19 perkara Pemilu 2004 (pemilu legislatif dan pilpres) dan 1 perkara sengketa lembaga.Kepala ANRI Djoko Utomo mengatakan, untuk dokumen pemilu presiden, pihaknya telah menyimpannya dalam bentuk hard copy. "Sedangkan pilkada disimpan di daerah dan soft copy-nya dalam bentuk data komputer akan kita simpan," kata Djoko.Menurut Djoko, dengan telah diserahkan semua dokumen yang dimiliki lembaga pemerintah tersebut, maka data itu bukan lagi merupakan dokumen berkualifikasi rahasia negara. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi milik umum.Selain KPU dan MK, Dinas PU juga menandatangani penyerahan arsip-arsipnya. Dokumen yang diserahkan Dinas PU termasuk dokumen yang dimiliki Departemen PU semasa pemerintahan Soeharto, Departemen Pemukiman Prasarana Wilayah di era Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri.Dokumen yang diserahkan Dinas PU antara lain arsip induk pelaksanaan daerah aliran sungai (DAS) Serayu-Bondowoso, irigasi andalan di Jawa Barat, sejumlah pembangunan jembatan, dan arsip mengenai kebijakan menteri di bidang penataan ruangan. (zal/)