Arab Saudi Buka Umroh, Kemenag Siapkan Mitigasi Risiko Penyelenggaraan

Puti Yasmin - detikNews
Rabu, 07 Okt 2020 17:12 WIB
Beragam pemandangan menarik ini dipotret dari udara. Penasaran apa saja? Yuk, lihat.
Foto: Bandar Aldandani/Getty Images/Arab Saudi Buka Umroh, Kemenag Siapkan Mitigasi Risiko Penyelenggaraan
Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan rancangan mitigasi risiko penyelenggaraan umroh di tengah pandemi virus corona. Rencananya, Arab Saudi akan mulai membuka izin umroh untuk jamaah dari luar negaranya.

Seperti diketahui, per 4 Oktober 2020 kemarin Arab Saudi resmi membuka kembali layanan umroh. Hanya saja, jamaah yang diperbolehkan umroh pada fase pertama ini adalah warga lokal dan ekspatriat.

Sedangkan, jamaah dari luar Arab Saudi baru akan diizinkan umroh pada 1 November mendatang. Hanya saja, belum ada keterangan lebih lanjut negara mana yang akan mendapatkan izin umroh.

Terkait hal itu, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag mulai menyusun mitigasi risiko penyelenggaraan umroh di masa pandemi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk acuan jamaah umroh dari Indonesia.

"Bentuknya bisa Keputusan atau Peraturan Menteri Agama. Kita masih rumuskan, semoga regulasi ini bisa segera selesai," terang Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim dalam keterangan tertulis yang dikutip detikcom, Rabu (7/10/2020)

Lebih lanjut, ia mengungkapkan pihaknya juga akan memprioritaskan para jamaah umroh yang telah tertunda sejak Februari kemarin. Sebab, ada sekitar 36 ribu jamaah yang tertunda keberangkatannya padahal telah melakukan pembayaran ke Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

"Jika memang Indonesia diizinkan, prioritas kami memberangkatkan jamaah umroh yang tertunda sejak 27 Februari, karena kebijakan Saudi menutup akses masuk," sambungnya.

Dalam acara yang sama, Staf Ahli Menag Bidang Manajemen Komunikasi Oman Fathurahman mengatakan bahwa rancangan tersebut bisa menjadi bekal kesiapan haji di tahun 2021 bila berhasil dijalankan.

"Sukses mitigasi penyelenggaraan umroh di masa pandemi akan berpengaruh pada kesiapan mitigasi haji tahun depan. Jadi mitigasi ini bisa menjadi bekal mitigasi penyelenggaraan haji," papar dia.

Maka dari itu pihaknya menaruh perhatian serius terhadap rancangan mitigasi risiko penyelenggaraan umroh. Menurut dia, ada dua hal yang harus dirumuskan, yakni kebijakan penyelenggaraan umroh berupa keputusan atau Peraturan Menteri Agama dan mekanisme pengawasannya.

"Apapun yang dirumuskan saat ini akan berpengaruh pada potret mitigasi haji 2021. Karenanya, mitigasi umroh ini harus menjadi perhatian seluruh jajaran Ditjen PHU," tutupnya.

(pay/erd)