Presiden Jokowi menugasi jajarannya mengenai pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi Corona. Ada 12 menteri/kepala lembaga serta kepala daerah yang memiliki tugas masing-masing.
"Dalam rangka mendukung percepatan dan kelancaran pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis pasal 21 Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang diakses dari situs Kemensetneg, Rabu (7/10/2020).
Lewat Perpres ini, Jokowi juga mengatur pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi Corona dimulai pada 2020, 2021, hingga 2022. Hal ini dapat diperpanjang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Berikut ini rincian tugas para pejabat soal vaksin Corona:
- Menteri Kesehatan
1. Penganggaran untuk penugasan, penunjukan langsung, dan/atau kerja sama dengan
lembaga/badan internasional untuk penyediaan vaksin Corona dan pelaksanaan vaksinasi Corona.
2. Percepatan pemberian persetujuan impor atas penyediaan peralatan pendukung untuk pelaksanaan vaksinasi Corona
3. Penyusunan standar pelayanan vaksinasi Corona/dan
4. Dukungan lainnya yang diperlukan.
- Menteri Keuangan
1. Alokasi anggaran untuk pengadaan vaksin Corona dan pelaksanaan vaksinasi Corona; dan
2. Dukungan lainnya yang diperlukan.
- Menteri Luar Negeri
1. Memfasilitasi diplomasi internasional dalam rangka mendapatkan akses vaksin Corona dan dukungan penganggaran untuk kerjasama multilateral; dan
2. dukungan lainnya yang diperlukan.
