DPR Diminta Desak BPK Audit Impor Beras Bulog

Jakarta - Kebijakan impor beras masih menimbulkan polemik. Di lingkungan DPR, pemimpinnya diminta membuat keputusan agar BPK mengaudit kebijakan itu.Langkah ini dinilai penting agar perdebatan mengenai impor beras segera diakhiri. Hal ini ditegaskan anggota Komisi IV DPR Suryama dalam interupsi saat rapat paripurna di Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (17/1/2006)."Saya mengusulkan agar paripurna ini memutuskan dewan meminta BPK mengaudit investigasi Bulog mengenai impor beras," katanya.Langkah itu perlu dilakukan karena saat ini di kalangan pemerintah masih terjadi perbedaan pendapat, seperti antara Presiden SBY, Wapres Jusuf Kalla, Bulog, Deptan dan Departemen Perdagangan.Perbedaan pendapat ini juga terjadi di DPR yang benih-benih ketidakkompakan mulai terlihat antara alat kelengkapan dewan.Dengan dilakukan audit investigasi diharapkan dapat dicapai dua hal secara bersamaan, yakni DPR sebagai lembaga perwakilan merespons aksi rakyat yang menolak impor beras, dan DPR sebagai lembaga pengawasan bisa melakukan kontrol setelah audit investigasi terhadap rencana itu. (umi/)