Anggota Desak Hak Angket Impor Beras, Paripurna DPR Diskors

Jakarta - Rapat paripurna DPR yang mengagendakan pembahasan pengambilan keputusan hak angket anggota DPR mengenai skandal KKN kredit macet Bank Mandiri diskors. Pasalnya sebagian anggota dewan interupsi ngotot rapat paripurna menambahkan agenda usulan hak angket impor beras.Banyaknya interupsi yang susul-menyusul inilah yang membuat pimpinan rapat paripurna Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno menghentikan rapat untuk kemudian mengajak pimpinan fraksi-fraksi membahas apakah rapat paripurna menambah satu agenda lagi atau tidak."Rapat dilanjutkan setelah ada kesepakatan pimpinan fraksi, apakah usulan penambahan disetujui atau tidak," jelas Mbah Tardjo, sapaan Soetardjo Soerjogoeritno, kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa, (17/6/2006).Sebelumnya, rapat paripurna sempat diwarnai pro dan kontra apakah usul hak angket impor beras perlu dibahas dalam rapat paripurna kali ini atau tidak.Sejumlah anggota dewan dari FPDIP, FPKS, FPAN, FKB dan FPPP mengusulkan hak angket soal impor beras dibacakan dalam rapat paripuna kali ini.Namun pendapat berbeda disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar sebagaimana diungkapkan Nusron Wahid. Menurut Nusron, rapat tidak perlu penambahan agenda baru karena soal impor beras ada mekanisme tersendiri di Bamus maupun alat kelengkapan dewan.Hal yang sama juga diungkapkan anggota Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh Abdul Hakim Pohan. Persoalan impor beras bisa diselesaikan melalui prosedur yang ada, yakni Bamus yang akan digelar pada 19 Januari mendatang. Karenanya, paripurna hari ini cukup satu agenda. (jon/)