Menanti Nasib Aset Sitaan Skandal Jiwasraya Rp 18 T Lebih di Tangan Hakim

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 07 Okt 2020 11:51 WIB
Kantor Pusat Jiwasraya
Dokumentasi kantor PT Asuransi Jiwasraya (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Dalam skandal dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya, jaksa telah menyita aset senilai Rp 18,4 triliun. Jaksa pun berharap nantinya majelis hakim turut mengamini tuntutan agar aset itu dapat disita.

"Kita tunggu saja apakah tuntutan jaksa dipenuhi keseluruhan ataukah sebagian ataukah fakta yang terungkap di dalam persidangan dari barang bukti yang sudah dinilai senilai Rp 18,4 triliun itu semua dirampas untuk negara atau hak orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana korupsi itu," ucap Hari Setiyono selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2020).

Hari mengatakan aset yang disita itu melebihi dari dugaan kerugian keuangan negara atas perkara tersebut. Aset yang disita senilai Rp 18,4 triliun, sedangkan menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian keuangan negara atas skandal itu sekitar Rp 16,8 triliun.

"Penyitaan sudah dilakukan oleh penyidik senilai Rp 18 triliun lebih, melebihi dugaan kerugian keuangan negara. Perkara sudah disidangkan di pengadilan dan sudah tuntutan kita semua juga sudah mengetahui di dalam tuntutan itu salah satu amarnya adalah menuntut supaya barang bukti itu dirampas untuk negara," kata Hari.

Di sisi lain pakar hukum pidana dari Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, menilai jaksa nantinya bisa lebih cepat melakukan eksekusi aset itu setelah putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Apalagi, menurut Agustinus, aset-aset yang diduga terkait skandal itu sudah di tangan kejaksaan.

"Perkara korupsi merupakan perkara prioritas, apalagi kasus Jiwasraya, maka tentu proses inkrahnya lebih cepat. Kalau dari pengadilan negeri hingga ke Mahkamah Agung, bisa-bisa kurang dari satu tahun, apalagi ini kasus Jiwasraya yang menarik perhatian publik. Jadi prosesnya superprioritas," kata Agustinus.

Putusan terkait perkara dugaan korupsi Jiwasraya sendiri rencananya akan digelar pada 12 Oktober 2020. Sidang disebut tetap akan digelar meskipun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) masih lockdown hingga 16 Oktober 2020.

"Untuk persidangan Asuransi Jiwasraya (AJS) untuk acara putusannya akan tetap dilaksanakan pada 12 Oktober 2020," kata pejabat Humas PN Jakpus Bambang Nurcahyono kepada wartawan, Rabu (7/10/2020).

Untuk diketahui, dalam kasus ini terdakwanya adalah Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) Heru Hidayat, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan, serta Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Dalam kasus ini, empat terdakwa sudah menjalani sidang tuntutan. Mereka adalah Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Syahmirwan, dan Joko Hartono Tirto. Sedangkan Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat belum menghadapi sidang tuntutan karena keduanya positif Corona sehingga sidang tuntutan ditunda.

Hary Prasetyo dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman penjara seumur hidup, Hendrisman Rahim dituntut 20 tahun penjara, dan Syahmirwan dituntut 18 tahun penjara.

Sedangkan Joko Hartono Tirto dituntut penjara seumur hidup. Keempatnya juga didenda Rp 1 miliar subsider 6 bulan.

Mereka diyakini jaksa melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

(dhn/fjp)