KSAU Dipinang, TNI AD dan PDIP Diminta Legowo

Jakarta - Dipinangnya Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Djoko Soeyanto sebagai Panglima TNI diprediksi memunculkan masalah resistensi. Karenanya, TNI Angkatan Darat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diminta untuk legowo dan terbuka. Hal ini diungkapkan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan Usman Hamid ketika dihubungi detikcom, Selasa (17/1/2006). "Justru saya melihat masalah resistensi akan kebanyakan berasal dari parpol khususnya dari PDIP. Saya menghimbau agar PDIP lebih terbuka mengenai masalah pencalonan Panglima TNI ini," kata dia.Usman melihat pencalonan ini bukan lagi masalah orang atau angkatan, namun memang ada peraturan untuk pergantian itu. Secara hukum, menurutnya, tertera dalam Undang Undang TNI pada pasal 13 ayat 1 bahwa jabatan Panglima TNI itu dijabat secara bergantian. "Jadi tidak dilihat secara person lagi, melainkan adanya unsur kebergantian tersebut," tandas Usman.Dalam pencalonan pengganti Jenderal TNI Endriartono Sutarto ini, Usman berharap dapat terjadi perubahan strategi pertahanan negara. "Karena kalau kita berkaca dari belahan dunia yang ada masalah pertahanan negara ini dapat maju dengan pesat," ujarnya. Karenanya, diperlukan pandangan-pandangan dan cara berpikir yang baru dalam melihat masalah pertahanan negara ini. Selain itu, harapannya TNI dapat lebih profesional dalam pertahanan negara. "Lebih profesional daripada memikirkan bisnis atau politik," tambahnya. (wiq/)