Komisi VII DPR Nilai Belum Ada Urgensi PNS BPH Migas Pegang Senjata Api

Arief Ikhsanudin - detikNews
Minggu, 04 Okt 2020 05:17 WIB
Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno
Foto: Indra Komara/detikcom
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno menilai penyidik PNS BPH Migas tidak perlu memegang senjata api (senpi). Menurut Eddy, belum ada alasan penting yang membuat PNS BPH Migas dibekali senpi.

"Saya belum tahu latar belakang dari kebutuhan PNS BPH Migas yang akan dilengkapi dengan senjata. Karena menurut saya, meskipun BPH Migas memegang posisi strategis, dalam mengatur dan menetapkan, infrastruktur, harga, pengaturan kegiatan hilir migas, tapi saya tidak melihat ada urgensi kepentingan mendesak. Apalagi kepentingan yang melibatkan pengamanan dari pegawai dari BPH Migas sehingga membutuhkan senjata api. ," ucap Eddy saat dihubungi, Sabtu (3/10/2020).

Jika memang ada tindakan yang memerlukan perlindungan diri, Eddy menyebut BPH migas bisa berkoordinasi dengan petugas pengamanan. Khususnya bersinergi dengan TNI dan Polri untuk mengungkap penyelewengan atau kejahatan.

"Menurut saya, hal tersebut belum ada urgensinya, kalaupun ada masalah keamanan PNS, kenapa tidak diberikan pendampingan (polisi)," ujarnya.

Selain itu, kepemilikan senjata api bisa memberikan risiko. Senjata api bisa berbahaya jika digunakan oleh orang yang tidak tepat.

"Apalagi kita bicara senjata api berada di tangan yang tidak berpengalaman, yang tidak memiliki latar belakang pelatihan. Itu justru akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, apalagi tidak disimpan atau dipergunakan secara hati-hati," kata Eddy.

Sebelumnya, Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan untuk memperkuat pengawasan di sektor BBM, BPH Migas memandang perlu kerja sama dengan PT Pindad (Persero) dalam pengadaan senjata api. Menurutnya pembekalan Senpi itu dimaksudkan untuk melindungi diri para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPH Migas dalam memberantas mafia migas.

"Kami ingin penyidik kami yang berjumlah 30 orang ini yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Lemdiklat Polri Diklat Reserse Megamendung dan telah dilantik oleh Kemenkumham dibekali senjata yang sesuai agar semakin berani dalam memberantas para mafia BBM," ujar Ifan sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/10/2020).

Tonton juga 'Polri, SKK Migas dan BPH Migas, Bersatu Berantas Mafia':

[Gambas:Video 20detik]

(aik/maa)