MT Arifin: SBY Selamatkan TNI AD Dari Konflik Internal

Solo - Pengamat politik dan militer, MT Arifin menilai keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajukan KSAU Marsekal Djoko Soeyanto sebagai calon Panglima TNI adalah strategi menyelamatkan AD dan KSAD Djoko Santoso dari konflik internal. Djoko Santoso nantinya dipersiapkan untuk mengawal Yudhoyono di saat mengalami krisis politik."TNI AD dan KSAD yang sekarang diselamatkan dari konflik internal. Strategi jangka panjangnya adalah bahwa Djoko Santoso akan dipersiapkan menjadi pimpinan TNI yang dianggap cakap untuk mengawal Yudhoyono menjelang 2009 dimana saat itu dimungkinkan mengalami krisis politik dan kepercayaan," ujar MT Arifin kepada wartawan di Solo, Senin (16/1/2006).Hal lain yang mungkin dipertimbangkan Presiden untuk mengajukan KSAU Marsekal TNI Djoko Soeyanto sebagai satu-satunya calon Panglima TNI ke DPR adalah karena faktor kedekatan. Selain faktor seangkatan di Akmil, menurut MTA, Djoko Soeyanto memiliki hubungan pribadi yang lebih dekat dengan Yudhoyono dibanding dua kepala staf lainnya.Selain itu adalah pertimbangan reaksi publik. Diantara empat kandidat, Presiden mungkin menilai bahwa Djoko Soeyanto paling sedikit mendapat resistensi publik. Sedangkan tentang faktor pergiliran, menurutnya, sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden karena tidak ada aturan yang mengharuskan.Sedangkan faktor yang tidak kalah pentingnya diperhitungkan Presiden untuk menentukan pengganti Jendral Endriartono Sutarto itu adalah faktor strategis yaitu agar TNI tidak lebih kuat dibanding Presiden."TNI AU baru pertamakali ini pada posisi puncak. Dari pengalaman masa lalunya maka sat inipun jaringan yang dimilikinya juga belum seberapa luas. Dengan demikian maka dalam pengambilan sejumlah keputusan nantinya tekanan-tekanan dari TNI tidak akan lebih kuat dan Presiden akan lebih bisa mendominasi," paparnya.Wajar F-PDIP MenolakMTA menilai penolakan PDIP terhadap pengangkatan Djoko Soeyanto sebagai Panglima TNI bukan sebagai politisasi TNI. Sebagai lembaga politik, MTA menilai wajar jika PDIP menempuh langkah bernilai politis, apalagi partai itu telah menyatakan sebagai partai oposisi. "Saya kira wajar-wajar saja jika melakukan langkah seperti itu. Itu nanti nilainya lebih ke politis, PDIP juga akan mendapatkan keuntungan politik dari langkahnya itu. Jadi tidak benar jika disebut PDIP melakukan politisasi lembaga TNI, tapi mengambil langkah bernilai politis," ujar MT Arifin.Sejauh ini F-PDIP menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang telah secara terbuka menolak Djoko Soeyanto diangkat sebagai Panglima TNI. F-PDIP bersikukuh pada alasan bahwa sebelumnya Komisi I DPR telah menyetujui Jendral Ryamizard Ryacudu diangkat sebagai Panglima TNI seperti yang diajukan oleh Presiden Megawati saat itu. (jon/)