.webp)
Tim fatwa dan LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan berkunjung ke Beijing, China untuk memverifikasi status kehalalan vaksin COVID-19. Vaksin itu selanjutnya akan dibagikan secara bertahap kepada masyarakat Indonesia.
Hal itu disampaikan juru bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, usai pertemuan Ma'ruf dengan Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan hingga Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Jumat (2/10/2020). Masduki mengatakan vaksin COVID-19 pertama kali akan diberikan kepada tenaga kesehatan hingga TNI dan Polri.
"Yang pertama bahwa vaksin itu akan datang tak lama lagi sekitar bulan November mereka akan berangkat ke China untuk melakukan pengecekan terhadap vaksin yang akan dikirim ke Indonesia. Pada tahap pertama kira-kira itu akan datang sebanyak 3 juta vaksin tapi 3 juta ini diperuntukkan bagi tenaga-tenaga kesehatan, TNI-Polri, dan orang-orang yang selama ini berhadapan bertugas untuk menghadapi masyarakat semuanya terkait penanganan pandemi ini, baru berikutnya akan datang secara bergelombang sangat banyak," ujar Masduki.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pertemuan itu, Masduki menjelaskan Ma'ruf ditanya mengenai status kehalalan vaksin COVID-19 oleh Luhut. Ada dua hal penting yang disampaikan Ma'ruf terkait status kehalalan vaksin COVID-19 tersebut.
"Wapres menjelaskan hal yang penting jadi wapres menjelaskan dua hal, vaksin itu kalau halal ya bagus nggak ada problem, tetapi kalau misalnya tidak halal tidak masalah, karena itu dalam kondisi darurat sehingga kemudian apa namanya tidak masalah dipakai juga," ujar Masduki.
Masduki juga menjelaskan tim dari MUI akan berangkat ke Beijing untuk melakukan verifikasi terkait status kehalalan vaksin. Tapi, kata Masduki, status kehalalan vaksin tidak menjadi hambatan sebab situasi saat ini sedang darurat.
"Dalam hal ini, kita akan minta MUI untuk ikut dalam tim kunjungan ke Beijing untuk memperoleh vaksin itu, sehingga prosesnya akan diverifikasi dari awal, jadi ada melibatkan tim fatwa dan tim LPPOM, ini yang akan memverifikasi apakah halal atau tidak, tapi itu tak akan menjadi hambatan apa-apa, karena kalau halal alhamdulillah prosesnya begitu saja, tapi kalau enggak halal pun enggak masalah karena darurat sehingga diperbolehkan jadi ini tak akan menghambat apapun. Itulah yang dijelaskan oleh wapres," ujar Ma'ruf.
"Maka jangan ada anggapan kemudian proses kehalalan vaksin itu akan menghambat, itu sama sekali tidak menghambat karena sekali lagi saya tegaskan kalah tidak halal itu juga darurat, nggak masalah," sambung dia.
Selain itu, Ma'ruf juga mendapatkan laporan mengenai kondisi terkini penanganan COVID-19. Menkes Terawan menyebut kondisi saat ini relatif membaik.
"Yang lain juga ada laporan-laporan terkait dengan Pak Terawan lapor mengenai bagaimana kesiapan-kesiapan vaksinasi itu akan dilakukan supaya tepat waktu, tepat sasaran, karena ini menyangkut banyak orang, sehingga nanti akan ada tim vaksin itu, harus ada dibuat tanda yang khusus, dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persiapan semuanya, dan rupa-rupanya ini dilaporkan kepada wapres mengenai makin baiknya kondisi penanganan COVID-19 yang sekarang sudah ditangani oleh berbagai pihak sehingga mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua," beber Masduki.
Simak video 'Uji Klinis Vaksin Sinovac Dikebut, Epidemiolog: Jangan Campuri dengan Politik':
