.webp)
Suntikan vaksin Corona (COVID-19) akan dilakukan mulai akhir 2020 atau awal 2021. Pemerintah telah menyiapkan rencana rinci vaksinasi tersebut. Apa saja?
Rencana rinci vaksin Corona awalnya diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Jokowi meminta agar persiapan secara detail diminta sudah bisa dilaporkan dalam 2 minggu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menindaklanjuti arahan Jokowi, pemerintah mulai menyiapkan rencana rinci vaksinasi Corona.
Simulasi ini mulai dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.
Rakor ini dihadiri oleh Menkes Terawan Agus Putranto, Menlu Retno Marsudi, dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo, seperti dikutip dari situs Kemenko Marves, Kamis (1/10/2020).
Kementerian Kesehatan menyatakan sudah menyusun beberapa langkah dalam kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia menjelang pemberian vaksinasi Corona.
Berikut ini 4 ancang-ancang pemerintah jelang vaksinasi COVID-19:
Puskesmas Bali dan Bogor Jadi Lokasi Simulasi Vaksinasi Corona
Pemerintah menunjuk dua puskesmas yang akan dijadikan lokasi simulasi vaksinasi Corona.
Kedua puskesmas tersebut ialah Puskesmas Abiansemal, Kabupaten Badung, Denpasar; dan Puskesmas Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat.
Selain itu, Menkes Terawan menjelaskan, Kemenkes telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi COVID-19 ini sejak Senin (28/9/2020).
Prioritas Vaksin: Tenaga Medis-Pekerja 18-59 Tahun
Vaksinasi Corona diprioritaskan akan diberikan kepada seluruh tenaga media dan masyarakat yang bekerja pada fasilitas kesehatan.
Menkes Terawan juga memaparkan pekerja usia 18-59 tahun juga jadi prioritas.
"Prioritas vaksin akan diberikan kepada garda terdepan yaitu seluruh tenaga medis dan seluruh masyarakat yang bekerja pada fasilitas medis. Berikutnya akan diberikan kepada masyarakat dengan kategori high risk, yaitu pekerja pada usia 18-59 tahun," ungkap Terawan.
Kebutuhan Vaksinasi Capai 320 Juta Dosis
Menkes Terawan mengungkapkan kebutuhan vaksinasi mencapai 320 juta dosis.
"Dan dengan indeks pemakaian vaksin, kita harus bisa menyediakan 352 juta dosis vaksin," jelasnya.
Penyediaan vaksin ini dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, Kepala BPOM, serta Kepala BNPB.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, saat ini kapasitas penyimpanan vaksin yang dimiliki oleh BUMN mencapai 123 juta vaksin.
Oleh karena itu, sedang dilakukan kerja sama antarlembaga BUMN, khususnya oleh Bio Farma dan Kimia Farma sebagai produsen obat, dalam pengadaan cold chain equipment inventory hingga memuat 300 juta vaksin.
Pengadaan cold chain disiapkan dalam rangka datangnya vaksin dari berbagai negara yang telah membantu Indonesia dalam hal pengadaan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan telah dilakukan berbagai diskusi dengan negara terkait, seperti China, Uni Emirat Arab, dan Inggris, dalam komitmen penyediaan vaksin bagi Indonesia.
"Kami telah berkomunikasi secara rutin dengan China, Arab, maupun Inggris dalam penyediaan vaksin bagi Indonesia. Kami juga telah mengatur waktu pertemuan antarnegara untuk dapat meninjau lebih lanjut mengenai uji klinis serta produksi vaksin yang nantinya akan dikirim ke Indonesia tersebut," ujarnya.
Vaksin Corona Disertifikasi Halal
Pemerintah bakal memastikan vaksin yang diberikan nantinya telah terbukti halal.
Suplai vaksin Sinopharm dan Sinovac akan didatangkan dari China.
Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menceritakan bahwa tim teknis dari lembaganya akan melaksanakan kunjungan lapangan untuk melihat lab produksi vaksin serta uji klinis yang telah dilakukan.
Dalam kunjungan ini nantinya akan dibahas mengenai sistem pengiriman vaksin serta sertifikasi halal dari vaksin tersebut.
Terkait hal ini, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta BPOM berkoordinasi dengan MUI untuk memastikan kehalalan vaksin COVID tersebut. "Setelah dicek kehalalannya, maka BPOM bisa berkoordinasi dengan MUI untuk memberikan sertifikasi halal," sarannya.
