Wakil Ketua MPR Sebut Butuh Langkah Konkret untuk Lindungi Lansia

Angga Laraspati - detikNews
Kamis, 01 Okt 2020 17:58 WIB
Lestari Moerdijat
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan perlindungan terhadap kelompok lanjut usia (lansia) seringkali terbentur dengan aspek produktivitas. Menurutnya, perlu ada langkah konkret dan segera untuk mengantisipasi pertumbuhan kelompok lansia yang meningkat di masa yang akan datang.

"Lanjut usia itu merupakan bagian dari fase kehidupan seseorang. Data BKKBN memperkirakan pada 2025 di Indonesia kelompok lansia akan bertambah 15% dari populasi yang ada saat ini, untuk itu Pemerintah harus segera mengantisipasi dengan sejumlah langkah yang terukur," ucap Lestari dalam keterangannya, Kamis (1/10/2020).

Hal tersebut disampaikan olehnya saat membuka secara virtual Temu Ilmiah Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia (Pergemi) dalam rangka memperingati Hari Lansia Internasional.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, salah satu bentuk antisipasi yang bisa dilakukan adalah dengan mempersiapkan SDM yang mampu menangani masalah dari kelompok lansia. Di sisi lain, perundangan-undangan yang mengamanatkan pemerintah untuk melindungi kelompok lansia cukup lengkap, salah satunya Pasal 30 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

"Selain itu juga UU No 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia dan Peraturan Pemerintah no 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia," tutur Rerie.

Untuk itu, Legislator Partai NasDem ini berharap Pemerintah memiliki itikad baik untuk menjalankan amanah oleh peraturan tersebut. Apalagi, saat ini pandemi COVID-19 masih belum dikendalikan sepenuhnya, sehingga ancaman terhadap kelompok lansia semakin besar.

Ia juga memberikan data dari Pergemi yang mencatat 16% dari total kasus positif COVID-19 di Tanah Air berasal dari lansia dengan angka mortalitas 44%. Oleh karenanya, Ia mendorong pemerintah untuk meningkatkan jumlah unit layanan Gerontologi di sejumlah rumah sakit di masa pandemi saat ini.

Rerie juga mengatakan Pergemi memberikan 30 poin rekomendasi kepada pemerintah, tenaga kesehatan dan masyarakat untuk melakukan kebiasan baru di masa pandemi. Poin rekomendasi tersebut ditujukan kepada Pemerintah agar menjamin ketersediaan alat tes reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) yang terjangkau di fasilitas kesehatan maupun penelusuran kontak (contact tracing) lansia di komunitas.

Selain itu, rekomendasi tersebut juga meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan/ atau Pemda setempat mendukung pendanaan layanan telekonsultasi, home care dan juga layanan antar obat ke rumah. Ada juga rekomendasi untuk memberikan kemudahan akses sosial dan ekonomi yang ramah terhadap lansia dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

(ega/ega)