Kemenag Siapkan Dasar Hukum Dana Abadi Pesantren

Tiara Aliya A - detikNews
Kamis, 01 Okt 2020 14:30 WIB
Sejumlah santri membawa bendera merah putih saat mengikuti upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat 2019 di Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat, Senin (22/10/2019). Pemerintah Jawa Barat memberikan sejumlah bantuan motor listrik dan hadiah umroh bagi santri, pondok pesantren serta DKM se-Jawa Barat pada  Peringatan Hari Santri Nasional 2019 yang bertema Santri Indonesia Untuk Perdamaian Dunia. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/foc.
Ilustrasi santri saat memperingati Hari Santri Nasional. (Novrian Arbi/Antara Foto)
Jakarta -

Kementerian Agama (Kemenag) telah merumuskan dana abadi yang diperuntukkan bagi pondok pesantren di Indonesia. Pihaknya pun tengah menyiapkan payung hukum terkait hal ini.

"Kemudian terkait dana abadi ini, kami sedang memutuskan payung hukumnya dulu. Kalau payung hukumnya diterima, insyaallah ini akan menjadi dana yang bisa memberikan keuntungan pembiayaan di ponpes," kata Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid kepada wartawan di Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2020).

Zainut awalnya menjelaskan bahwa pendanaan pondok pesantren telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Pendanaan bagi pondok pesantren, jelas Zainut, termasuk yang dianggarkan dalam APBN.

"Pertama, terkait dengan pendanaan pondok pesantren memang di dalam amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ada disebutkan pesantren bisa mendapatkan anggaran bantuan dari APBN sehingga kami harus merumuskan formulanya seperti apa," jelas Zainut.

Kemudian, untuk bisa mencairkan APBN tersebut, Kemenag pun akhirnya membuat dana abadi. Dengan adanya ini, lanjut Zainut, bisa memberikan bantuan finansial kepada pondok pesantren yang ada di Indonesia.

"Termasuk kami juga sedang merumuskan adanya dana abadi untuk pesantren. Ini diharapkan bisa memberikan sumbangan bantuan kepada pondok pesantren dan itu merupakan bentuk kehadiran negara dalam rangka memberikan perhatian terhadap pondok pesantren," ujar Zainut.

(dkp/dkp)