Komnas HAM Investigasi Konflik Lahan Pengelola KEK Mandalika dengan Warga

Faruck Nickyrawi - detikNews
Kamis, 01 Okt 2020 13:10 WIB
Beka Ulung Hapsara
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara (Ari Saputra/detikcom)
Mataram -

Komnas HAM RI memperingatkan PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk tak melakukan pelanggaran HAM pada proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort. Peringatan ini disampaikan setelah melakukan investigasi lahan pembangunan lintasan MotoGP Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Ini yang mau kita tuntaskan. Jangan sampai dengan proyek superprioritas justru terjadi pelanggaran HAM di sana," ungkap komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara saat menggelar konferensi pers di Mataram sebagaimana dalam keterangannya kepada detikcom Kamis (1/10/2020).

PT ITDC merupakan pengelola KEK Mandalika Resort. Pada Rabu (30/9), Beka bersama timnya melakukan investigasi lahan.

Beka menuturkan Komnas HAM menerima pengaduan dari sembilan orang warga pemilik lahan, yang didampingi oleh tim kuasa hukum. Menurut Beka, terdapat dua aduan yang dilayangkan dari laporan pengaduan yang diterima pihaknya pada 13 Agustus lalu. Pertama masalah hak atas lahan yang belum terbayarkan dan kedua intimidasi terhadap warga oleh sejumlah oknum.

"Sebelumnya ada sembilan orang untuk 10 bidang lahan yang mengadu ke kami, kemudian bertambah menjadi 14 pengadu dari 15 bidang lahan. Total luas lahan mencapai 11,3 hektare," sebutnya.

Beka menyebut telah bertemu dengan warga yang mengklaim lahan di kawasan sirkuit MotoGP Mandalika. Dalam investigasi yang dilakukan, warga mengaku belum menerima hak atas lahan mereka.

"Warga yang mengklaim memang memiliki beberapa bukti. Seperti pipil garuda, lontar, sporadik, hingga sertifikat. Nah ITDC dalam pertemuan bersama Gubernur, Kapolda, dan tim penuntasan lahan Mandalika pada Rabu (30/9) juga mengaku memiliki bukti HPL. Makanya kita ingin jadi penengah dan ingin mengadu data keduanya," bebernya.

Dari pertemuan dengan kedua belah pihak, Komnas HAM berkomitmen menyelesaikan persoalan ini secepat-cepatnya. Bahkan kalau bisa dalam bulan Oktober 2020 semua persoalan lahan bisa terselesaikan.

"Intinya, dalam waktu dekat kami akan mediasi antara tim penyelesaian lahan Mandalika dengan milik warga. Kami ingin semuanya cepat selesai," tandasnya.

(aud/aud)