.webp)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md merespons peristiwa penembakan terhadap anggota TNI dan warga sipil di Papua. Mahfud menyebut kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) selalu melakukan kegaduhan menjelang peringatan Organisasi Papua Merdeka 1 Desember.
"Kita juga punya hitung-hitungan bahwa setiap September menyongsong 1 Desember hari peringatan kelompok bersenjata separatis di Papua itu selalu terjadi keributan-keributan seperti ini. Tahun lalu juga kita lihat itu, sekarang akan terjadi seperti ini lagi," kata Mahfud dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (1/10/2020).
Mahfud mengatakan ada pihak yang ingin Papua memisahkan diri dari Indonesia. Dia juga menyinggung adanya pihak asing yang melakukan provokasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena memang di sana ada sekelompok orang yang ingin memisahkan diri, memisahkan Papua, ada kerja sama dari provokator warga negara asing maupun melakukan gerakan sendiri ke dalam dan itu kami hadapi, karena itu semua melanggar hukum," katanya.
Mahfud menegaskan Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Papua dan Papua Barat sebagai provinsi di Indonesia sudah diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 1963 melalui referendum.
"Bagi pemerintah Indonesia kebersatuan Papua, baik Provinsi Papua maupun Papua Barat, dengan NKRI sudah final, tidak ada jalan lagi, tidak ada negosiasi apa pun untuk kemerdekaan dan memisahkan diri," sebut Mahfud.
"PBB sudah melakukan referendum pada 1963 dan sudah disahkan oleh PBB tidak ada penolakan dari PBB bahwa hasil referendum sah dan sejak saat itu tidak ada jalan lagi bagi Papua, bagi orang-orang tertentu di Papua untuk meminta kemerdekaan," tuturnya.
