.webp)
PP Muhammadiyah angkat bicara terkait tulisan profesor dari Australian National University, Greg Fealy, yang menuding Pemerintahan Presiden Jokowi anti-Islam. Muhammadiyah menyoroti hubungan pemerintah dengan ormas Islam.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, mengaku sudah membaca tulisan tersebut dan berkomunikasi langsung dengan Greg Fealy. Dia meluruskan anti-Islam yang dimaksud dalam tulisan Greg Fealy.
"Dalam artikel tersebut Prof Greg Fealy menyebut sikap tegas Pemerintah Jokowi terhadap kelompok islamis, yaitu mereka yang selama ini memperjuangkan syariat Islam dan menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan," kata Mu'ti, kepada wartawan, Rabu (30/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika itu yang dimaksud, maka pernyataan Greg Fealy benar adanya. Dalam masa lima tahun kepemimpinan, perhatian dan sikap tegas pemerintah terhadap kelompok islamis memang menjadi salah satu program utama," sambungnya.
Menurut Mu'ti, Greg Fealy dalam hal ini setuju dengan langkah pemerintah. Namun, dia menilai sikap dan cara pemerintahan Jokowi dapat memengaruhi kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia.
"Greg Fealy adalah ahli Indonesia yang terkemuka dan mengenal dengan baik Islam dan gerakan Islam. Dalam banyak hal saya setuju," ujar Mu'ti.
Mu'ti lantas memberikan catatan bagi pemerintah. Dia meminta pemerintahan Jokowi untuk mengevaluasi pendekatan dan komunikasi politik dengan kelompok Islam.
"Selama ini pemerintah terkesan hanya dekat atau terlalu dekat dengan ormas Islam mainstream. Bahkan, pada periode kedua kepemimpinannya, Pemerintah Presiden Jokowi tidak begitu dekat dan memperhatikan Ormas Islam besar seperti Muhammadiyah dan NU," katanya.
Dia mengatakan pada periode kedua kepemimpinannya, Jokowi tidak begitu dekat dan memperhatikan ormas Islam besar seperti Muhammadiyah dan NU. Dia menilai Jokowi seakan mementingkan kalangan pebisnis yang dianggap berkontribusi untuk perekonomian Tanah Air.
"Presiden sepertinya lebih mementingkan kalangan pebisnis yang dianggap berkontribusi dalam bidang ekonomi. Kemajuan suatu bangsa tidak semata-mata ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga sosial, politik, dan spiritual," tegasnya.
Sebelumnya, Greg Fealy, profesor dari Australian National University, menuangkan pandangannya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dalam 4 tahun ke belakang. Greg menuding pemerintah Jokowi anti-Islam.
Tulisan Greg ini dimuat di East Asia Forum pada 27 September 2020. Artikel di situs East Asia Forum ini diambil dari makalah terbaru Greg yang berjudul, 'Jokowi in the COVID-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and Over-Bearing State' yang akan terbit di Bulletin of Indonesian Economic Studies dan dimuat dalam ANU Indonesia Update 2020.
"Selama empat tahun terakhir, pemerintah Presiden Indonesia Joko 'Jokowi' Widodo telah melakukan kampanye penindasan terpadu dan sistematis terhadap kaum Islamis. Ini mungkin kabar baik bagi mitra barat Indonesia, terutama Australia, di mana survei-survei berulang kali menunjukkan bahwa banyak orang takut akan meningkatnya konservatisme dan militansi Islam Indonesia," tulis Greg dalam artikel itu.
Tudingan itu pun dibantah Kementerian Agama. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menegaskan penilaian Greg Fealy bahwa pemerintah Indonesia tidak ramah terhadap keberagaman dan represif terhadap kaum Islamis sangat keliru.
"Penggunaan istilah 'Islamis' oleh Greg Fearly keliru atau kurang tepat. Apalagi mencontohkannya dengan celana cingkrang dan cadar. Pemerintah mendukung penuh segala bentuk aktivitas umat beragama yang mengarah pada penguatan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai-nilai agamanya. Tidak hanya Islam, tapi semua agama," terang Wamenag Zainut dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9).
