Komisi I DPR menggelar rapat bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Rapat membahas tentang RUU tentang Pengesahan Persetujuan RI-Swedia mengenai Kerja Sama dalam bidang Pertahanan.
Rapat digelar secara virtual dan fisik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Rapat dimulai sekitar pukul 10.20 WIB, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari.
Dalam rapat tersebut Menhan Prabowo hadir secara virtual. Sementara Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly diwakili oleh pejabat terkait dari kementerian masing-masing.
Rapat diawali dengan paparan Prabowo. Dia menjelaskan beberapa poin dalam RUU kerjasama RI-Swedia. Poin pertama, terkait pertukaran informasi dan pengalaman dalam aspek politik militer dan isu keamanan maritim internasional.
"Satu, pertukaran informasi dan pengalaman tentang isu-isu yang menjadi kepentingan bersama termasuk aspek politik militer dan isu keamanan maritim internasional," ujar Prabowo secara virtual.
Kemudian, Prabowo menyebutkan soal kerjasama pertukaran informasi guna memajukan kedua negara, khususnya di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, ia juga menyebutkan isu terkait dukungan logistik dan pemeliharaan di bidang pertahanan antara kedua negara.
"Kedua, pertukaran informasi dan praktek terbaik serta memajukan kerja sama antara instansi masing-masing pihak di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lembaga terkait lainnya," ucapnya.
"Tiga, pengembangan kerja sama dan pertukaran pengalaman di bidang dukungan logistik dan pemeliharaan atas dasar saling menguntungkan dan persetujuan dari para pihak," ucapnya.
Lebih lanjut, menurut Prabowo kerjasama juga meliputi transfer teknologi hingga penelitian bersama antara kedua negara di bidang pertahanan. Serta, peningkatan pelatihan dan pendidikan di bidang pertahanan dan militer.
"Empat, pendukungan atas pengembangan kerjasama dalam bidang industri pertahanan yang dapat mencakupi transfer teknologi, penelitian bersama, produksi bersama, pemasaran bersama, dan juga jaminan kualitas," tutur Prabowo.
"Lima, pengembangan dan peningkatan pelatihan dan pendidikan di bidang pertahanan dan militer pada semua tingkatan. Termasuk personel sipil pada Kementerian Pertahanan," sambungnya.
Tak hanya itu, kerjasama juga meliputi aspek kesehatan. Khususnya, terkait kedokteran militer dan pelayanan kesehatan militer.
"Enam pengembangan kegiatan yang mengarah pada kerjasama dalam kedokteran militer dan pelayanan kesehatan militer dan tujuh bidang kerja sama lain yang disepakati bersama," ucap Prabowo.
(hel/eva)
