Mendagri Melantik,Badrul Melawan

Jakarta - Pernyataan Mendagri Moh Ma'ruf yang bakal melantik Nurmahmudi Ismail sebagai Walikota Depok dalam waktu dekat disambut dingin oleh pihak Badrul Kamal. Mendagri dinilai mempecundangi dirinya sendiri karena jabatan yang dipangkunya justru digunakan untuk melecehkan hukum."Kalau ngomong saja silakan saja, termasuk omongan Mendagri. Tapi kalau sudah terbit SK, saya kaget dan tidak menyangka. Karena Mendagri melecehkan jabatan menteri sehingga mempercundangi dirinya sendiri," kata kuasa hukum Badrul Kamal, Albert Sagala ketika dihubungi detikcom, Senin (16/1/2006).Maksud Albert dari mempercundangi diri sendiri adalah Mendagri yang seharusnya menjadi panutan dalam penegakan hukum, justru menjadi sosok yang melawan hukum. "Seharusnya Mendagri menunggu proses perlawanan hukum yang sekarang tengah kita lakukan. Kita masih melakukan perlawanan sesuai koridor hukum seperti ke Mahkamah Konstitusi (MK)," jelasnya.Padahal, sidang pertama uji materil dan formil terhadap putusan MA yang mengabulkan PK KPUD di MK akan berlangsung pada Rabu 18 Januari 2006. "Seharusnya Mendagri menunggu itu. Tapi ternyata Mendagri melanggar keputusan yang dia buat sendiri," ujarnya. Albert menegaskan, Badrul Kamal akan terus melakukan perlawanan hukum. Hal ini bukan karena keinginan untuk mendapatkan jabatan, namun semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum. "Kita tidak menerima pelantikan itu. Seluruh rakyat Indonesia akan kacau kalau ini dibenarkan. Makanya kata pak Badrul, jabatan walikota nomor kedua. Kepentingan bangsa yang paling penting," tegasnya.Mengenai adanya pendapat bahwa sengketa Pilkada Depok dapat diselesaikan melalui jalan tengah yakni pilkada ulang, Albert menegaskan hal itu belum tentu diterima pihak Badrul. "Kita belum dapat tawaran, tapi tidak mungkin kami mengatakan itu karena kami tidak punya wewenang. Tapi memang ada pernyataan lisan dari Jubir Kepresidenan Andi Malarangeng, namun bukan resmi. Kalau resmi akan kita bahas, tapi belum tentu kita terima," paparnya. (atq/)