2 Kali Ditunda, Wakil Ketua MPR Minta Pilkada 2020 Digelar, Asal...

Nurcholis Maarif - detikNews
Senin, 28 Sep 2020 12:16 WIB
Jazilul Fawaid
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid berharap pilkada serentak pada 9 Desember 2020 agar tetap berlangsung dengan mengutamakan protokol kesehatan COVID-19 dan mendahulukan keselamatan jiwa, baik penyelenggara pilkada, peserta, maupun pemilih. Oleh karena itu perlu penegakkan aturan dan sanksi berkaitan dengan protokol kesehatan pada pilkada serentak.

"Kita hormati saja keputusan pemerintah dan DPR bahwa pilkada serentak dilanjutkan, dengan syarat menjaga prinsip keselamatan jiwa, yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan untuk COVID-19 secara ketat dan disiplin," kata Jazilul dalam keterangannya, Senin (28/9/2020).

Hal itu diucapkannya usai Silaturahim Alim Ulama dan Temu Tokoh Kebangsaan di Pondok Pesantren Raudhatut Tullab, Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (26/9). Jazilul mengatakan pilkada serentak sulit untuk mundur lagi karena tahapan pilkada sudah berjalan.

Kata Jazilul, calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi pilkada sudah mendaftar ke KPU dan sudah mendapat nomor peserta. Sehingga proses dan tahapan yang sudah berjalan tidak mungkin mundur lagi.

"Kalau pelaksanaan pilkada serentak ditunda lagi, maka kita bisa masuk pada krisis yang lebih dalam lagi. Dan ujungnya rakyat juga yang rugi dan menjadi korban," ujar politisi PKB ini.

Menurut Jazilul, Pilkada Serentak tak perlu ditunda tapi pelaksanaannya harus memegang prinsip menjaga keselamatan jiwa semua yang terlibat.

"Jadi Pilkada Serentak ini bukan pilkada yang mengabaikan keselamatan jiwa rakyat Indonesia, tapi pilkada yang mengutamakan protokol kesehatan dan mendahulukan keselamatan jiwa. Pilkada tidak perlu ditunda lagi karena pilkada serentak ini sudah dua kali ditunda. Jadi Pilkada Serentak pada Desember 2020 tetap saja dilaksanakan," katanya.

Menjawab kekhawatiran Pilkada Serentak akan menjadi klaster penyebaran Covid-19 di semua tahapan terutama pada masa kampanye dan pemungutan suara, ia berpendapat perlunya penegakan aturan dan pemberian sanksi dalam pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.

"Tegakkan saja aturan berkaitan dengan protokol kesehatan dalam Pilkada ini. Kalau ada kekhawatiran akan menjadi klaster penyebaran COVID-19, kita semua rakyat Indonesia juga punya kekhawatiran. Bukan hanya kekhawatiran pada COVID-19, tapi juga khawatir terhadap dampak krisis yang dalam akibat pandemi COVID-19 ini," pungkasnya.

(akn/ega)