.webp)
Janji penuntasan pelanggaran HAM Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan buntut diangkatnya 2 eks anggota Tim Mawar sebagai pejabat Kementerian Pertahanan (Kemenhan). PKB menilai pengangkatan itu tidak terkait langsung dengan Jokowi.
"Tidak ada kaitan langsung (dengan Jokowi). Itu (sorotan ingkar janji) soal beda tafsir saja," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Senin (28/9/2020).
Menurut Jazilul, bergabungnya 2 mantan anggota Tim Mawar itu merupakan konsekuensi dari pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Dia menilai Prabowo bisa saja merekrut anak buahnya untuk menduduki jabatan selama sesuai dengan aturan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secara politis itu konsekuensi logis dari pengangkatan Pak Prabowo sebagai Menhan. Toh, hanya sebagian kecil saja kelompok yang keberatan Pak Prabowo jadi Menhan yang dulunya 2 kali nyapres," ujar Jazilul.
"Secara formal, bisa saja Pak Prabowo merekrut anak buahnya, selama orang tersebut memenuhi syarat menduduki jabatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku," lanjut Wakil Ketua MPR ini.
Meski demikian, Jazilul mengatakan sebaiknya pertimbangan untuk mengisi jabatan disesuaikan dengan kecakapan dan rekam jejak. Jazilul pun tak mau berkomentar lebih jauh dan mengembalikan hal itu kepada yang berwenang.
"Hemat saya, idealnya mestinya mengangkat orang yang cakap, berprestasi, dengan rekam jejak yang baik. Namun, pada ujungnya tergantung pada yang memiliki wewenang," sebutJazilul.
Sebelumnya diberitakan, Amnesty International Indonesia mengkritik keputusan pengangkatan dua mantan anggota Tim Mawar untuk menjadi anak buah Prabowo. Janji Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu ikut kena sorot.
Dua eks Tim Mawar itu adalah Brigadir Jenderal TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus. Brigjen Dadang diangkat jadi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, sedangkan Brigjen TNI Yulius ditunjuk jadi Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan.
"Dengan langkah Menhan tersebut, Presiden Jokowi dan DPR RI akan semakin dinilai melanggar janjinya, terutama dalam mengusut kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa serta pelanggaran HAM masa lalu di negara ini," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, Jumat (25/9).
(azr/elz)
