AM Fatwa: Banyak Oknum Pejabat Untung dalam Impor Beras

Jakarta - Reaksi keras atas kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah terus berlanjut. Meskipun terjadi penolakan dari kalangan gubernur, DPR yang mengajukan hak angket serta masyarakat luas, pemerintah belum tertarik membatalkan rencana tersebut.Menurut Wakil Ketua MPR AM Fatwa, pemerintah harus membatalkan rencana impor beras karena banyak oknum pejabat mendapat keuntungan dari kebijakan impor ini, sebagaimana yang biasa terjadi pada masa Orde Baru."Selain itu, karena sudah demikian kentalnya opini masyarakat menolak rencana tersebut, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional makin terpukul dengan segala akibatnya khususnya para petani," katanya seperti dikutip dari siaran pers yang diterima detikcom, Minggu (15/1/2006).Selain itu, lanjut Fatwa, sudah menjadi rahasia umum bahwa para pedaganglah yang banyak mengambil keuntungan dari kebijakan impor beras. Akibatnya, makin merajalela dan berkembangnya mafia beras serta menumbuhkan para tengkulak.Menurut Fatwa, bagaimanapun niat dan tujuan baik pemerintah dalam hal impor beras, sulit memulihkan ketidakpercayaan masyarakat atas pengalaman masa lalu dalam permainan impor beras. Kepentingan internasionalpun tidak akan suka terjadinya swasembada beras dalam negeri, agar pasar beras internasional dapat terserap."Itu berarti ketergantungan kita dengan hutang yang makin bertumpuk dan makin tergadailah kedaulatan dan kehormatan bangsa kita," ujar Fatwa. (atq/)