Waket MPR Sebut Sosialisasi 4 Pilar Tumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air

Abu Ubaidillah - detikNews
Minggu, 27 Sep 2020 12:05 WIB
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mengucapkan terima kasih kepada anggota-anggota Matla'ul Anwar yang mengikuti sosialisasi 4 Pilar di Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat.

Syarief bersyukur karena masih bisa bersilaturahmi meski di tengah pandemi COVID-19. Acara sosialisasi 4 Pilar tersebut diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat untuk memutus rantai penularan COVID-19.

"Sehingga pandemic bisa kita atasi sampai nanti hidup dalam suasana yang benar-benar normal," ujar Syarief dalam keterangannya, Minggu (27/9/2020).

Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta Tanah Air. Dengan mengimplementasikan 4 Pilar dalam keseharian akan membawa tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada kondisi dinamis, saling menghormati, menghargai, dan bertanggung jawab.

"Hal demikian akan membawa bangsa ini menuju kejayaan," tuturnya.

Syarief mengatakan kegiatan sosialisasi ini adalah salah satu tugas MPR yang diatur dalam UU MD3. Sebelum ada amandemen UUD 1945, MPR adalah lembaga tertinggi. Saat itu MPR punya kewenangan untuk memilih presiden dan membuat GBHN. Dari sinilah presiden yang dipilih oleh MPR disebut mandataris MPR.

"Presiden pada masa itu bertanggung jawab pada MPR. Sebab bertanggung jawab pada MPR, bisa saja MPR tidak menerima laporan pertanggungjawaban Presiden," katanya.

Setelah UUD diamandemen 4 kali, Syarief mengatakan kedudukan MPR menjadi lembaga yang setara dengan Presiden, DPR, DPD, MK, MA, KY, BPK, dan MK. Meski demikian MPR masih memiliki wewenang tertinggi untuk mengubah dan menetapkan UUD. Bila ada ide atau ulasan mengenai amandemen prosesnya melalui MPR.

"Itu merupakan proses demokratisasi," imbuhnya.

Syarief mengajak semua untuk menjalankan UUS secara konsisten. Dengan menjalankan konstitusi, ia yakin akan membawa bangsa dan negara menuju ke masa yang lebih baik. Diungkapkan dalam konstitusi penuh dengan nilai demokrasi dan musyawarah adalah elemen demokrasi. Kewenangan tertinggi MPR lainnya adalah memakzulkan presiden bila terbukti melakukan pelanggaran berat.

(ega/ega)