Golkar Setuju Pilkada di Masa Corona: Kuncinya Disiplin Protokol Kesehatan

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 26 Sep 2020 01:05 WIB
Wasekjen Golkar Maman Abdurrahman usai diperiksa KPK.
Foto: Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Golkar, Maman Abdurrahman (Tsarina-detikcom).
Jakarta -

DPP Golkar setuju Pilkada 2020 tetap dilanjutkan meski dalam masa pandemi virus Corona (COVID-19). Menurutnya, pelaksanaan Pilkada tidak ada sangkut pautnya dengan naiknya kasus Corona.

"Naik atau tidaknya kasus, lebih dikarenakan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Sebagai contoh DKI Jakarta, tidak ada pilkada tetapi tetap (kasus corona) naik juga. Jadi kuncinya adalah kedisiplinan terhadap protokol kesehatan," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Golkar, Maman Abdurahman, dalam keterangannya, Jumat (25/9/2020).

Menutur Maman, perlu ada kepastian pelaksanaan Pilkada. "Tidak boleh membiarkan negara ini seperti di dalam balck hole, atau situasi yang tak menentu dan berujung," ujarnya.

Menurut Maman, jadwal pilkada sudah pernah dimundurkan karena adanya pandemi virus Corona. Sebelumnya, pilkada serentak 2020, akan diadakan pada 23 September, lalu mundur menjadi 9 Desember 2020.

"Apabila pilkada ditunda lagi untuk menunggu pandemi COVID-19 berakhir, kita tidak tahu sampai kapan pandemi akan berakhir, sebagaimana prediksi para epidemiolog. Jadi kembali lagi kuncinya adalah kedisiplinan terhadap protokol kesehatan," kata Maman.

Maman menyinggung beberapa negara lain yang tetap melaksanakan Pilkada. Pilkada di negara tersebut tetap lancar meski di tengah pandemi.

"Di mana sebagai referensi-referensi di beberapa negara yang mempunyai agenda pemilu nasional maupun daerah, hampir semuanya tetap menjalankan sepanjang tahun 2020 ini. Jadi kata kuncinya ada kedisiplinan terhadap protokol kesehatan," katanya.

Diketahui, beberapa kelompok menolak pegelaran Pilkada 2020 di masa pandemi. Salah satunya Muhammadiyah.

Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abd Rohim Ghazali menyarankan pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda karena risiko penyebaran Corona. Pihaknya akan menggugat pemerintah jika muncul klaster baru usai Pilkada 2020 digelar.

"Muhammadiyah akan mengawal pilkada serentak tapi kami juga tetap berpendirian bagaimana pun pilkada serentak harus ditunda. Kami akan menggugat pemerintah jika kasus COVID-19 usai pilkada 9 Desember mengalami kenaikan," kata Rohim dalam keterangan yang diterima, Jumat (25/9).

(aik/zak)