DPR Bantah Politisir Impor Beras

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR dari FPDIP Hasto Kristiyanto menilai tudingan Wapres Jusuf Kalla bahwa hak angket DPR mengenai impor beras dipolitisir justru sangat memperkeruh suasana."Saya tidak setuju. Yang mempolitisir adalah pemerintah sendiri. Kalau pemerintah sejak awal tidak ada kesimpangsiuran data produksi beras, tidak ada indikasi penyimpangan di lapangan tentu kami akan diam," kata Hasto usai diskusi di Mario's Place, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2006).Hasto menilai kebijakan impor beras merugikan petani. Menurutnya, pemerintah sekarang sudah kehilangan pegangan karena tidak punya alasan yang bisa disampaikan kepada masyarakat mengapa harus impor beras."Seluruh alasan pemerintah sudah dipatahkan sehingga mereka mencari alasan baru, yaitu dengan mengatakan jangan dipolitisir. Kami dianggap mempolitisasi, kami tidak setuju," ujarnyaHasto menyatakan pernyataan Wapres justru memperkeruh suasana. "Tetapi ini kan gaya Jusuf Kalla. Lama-lama kami juga maklum akan gayanya yang suka berkuasa, tidak mau mendengarkan pihak lain termasuk DPR," tutur Hasto."Pemerintah sekarang ini justru ngotot melakukan impor 110 ribu ton dari Vietnam. Itu artinya pemerintah justru mau mensubsidi petani Vietnam sebesar Rp 250 miliar. Padahal kalau mau sabar, akhir Januari akan ada panen beras yang besarnya 1,2 ton. Kenapa coba tidak sabar pasti ada sesuatu ini kami akan selidiki," lanjutnya berapi-api.Lebih lanjut, Hasto mengaku telah mencium adanya 'permainan' di Bulog. "Kalau di Bulog ada permainan itu sudah lama. Misalnya Pak Siswono, dia menyatakan mau disuap. Bulan Juni yang lalu saya juga diajak keliling Bulog agar ikut mendukung kebijakan impor beras," cetusnya. (aan/)