.webp)
"Kalau saya berkomentar, mendukung atau menolak, pasti jadi polemik. Saya tidak mau masuk dalam pusaran itu. Tapi kalau memang ada tokoh masyarakat atau kelompok masyarakat yang ingin mengapungkan wacana ini dan membahasnya, silakan saja,"kata Irwan seperti dilansir Antara, Jumat (25/9/2020).
Irwan menyatakan masyarakat bisa mewacanakan nama provinsi. Namun, ia mengingatkan ada proses yang harus dilalui untuk bisa mengubah nama provinsi sesuai undang-undang yang berlaku.
"Nanti kalau masyarakat sepakat untuk mengubah dan memang dimungkinkan secara aturan, saya dukung. Tapi kalau nanti kesimpulannya tidak perlu diubah, tetap menggunakan nama Sumatera Barat, saya juga akan mendukung keinginan itu," ujar Irwan.
"Intinya keinginan masyarakat," lanjut dia.
Sebelumnya diberitakan, Fadli Zon mengusulkan gagasan pergantian nama Provinsi Sumbar menjadi Provinsi Minangkabau. Fadli Zon mengatakan wacana perubahan nama Sumbar menjadi Provinsi Minangkabau bukan hal baru.
Fadli, yang merupakan keturunan Minang, setuju nama Sumbar itu diganti. Apalagi, kata dia, kondisi saat ini sangat relevan.
"Nama 'Minangkabau' memang jauh lebih tepat dipakai jika ditinjau dari sisi sejarah dan kebudayaan. Apalagi, secara demografis, 88,35 persen masyarakat yang hidup di Sumatera Barat memang berasal dari etnis Minangkabau," ujar Fadli dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9).
"Usulan perubahan tersebut bukan didorong sentimen etnisitas yang dangkal. Kita tahu, nama Aceh, Papua, atau Bali, juga sejak lama telah digunakan sebagai nama provinsi. Dan itu ada hubungannya dengan keistimewaan sejarah, budaya, dan identitas yang melekat pada etnis bersangkutan. Saya menilai, masyarakat Minangkabau juga layak mendapatkan kehormatan serupa itu," tambahnya. (azr/tor)
