Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta. Fraksi PDIP DKI Jakarta menyebut Anies perlu membangun komunikasi maksimal dengan daerah penyangga seperti Depok, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi.
"Atas kebijakan perpanjangan PSBB di provinsi DKI Jakarta, berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, namun yang pertama harus dilakukan oleh Pemprov DKI adalah membangun koordinasi yang lebih maksimal dengan daerah penyangga," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dihubungi, Kamis (24/9/2020).
Gembong mengatakan, Pemprov DKI juga perlu memikirkan bagaimana membangun kesadaran warga Jakarta. Terlebih dalam hal penerapan protokol kesehatan.
"Kedua yang penting harus dilakukan adalah bagaimana Pemprov mampu membangun kesadaran kolektif warga ibu kota, menjadikan protokol kesehatan sebagai budaya baru dalam kehidupan sehari-hari," kata Gembong.
Selanjutnya, Gembong menyebut Pemprov DKI juga perlu mendorong aktifitas ekonomi. Menurutnya, bila ketiga hal tersebut dapat dilakukan maka dapat menurunkan angka penyebaran.
"Ketiga mendorong aktifitas ekonomi dengan memberikan kebijakan pengurangan pajak, khususnya sektor UMKM," kata Gembong.
"Ketiga hal tersebut bila dilakukan dengan konsisten, saya yakin akan mampu menurunkan angka penyebaran COVID-19 di Ibu Kota," sambungnya.
Diketahui, Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta diperpanjang hingga 11 Oktober 2020. Keputusan itu diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Dalam rapat koordinasi terkait antisipasi perkembangan kasus COVID-19 di Jabodetabek, Menko Kemaritiman dan Investasi menunjukkan data bahwa DKI Jakarta telah melandai dan terkendali, tetapi kawasan Bodetabek masih meningkat, sehingga perlu penyelarasan langkah-langkah kebijakan. Menko Marives juga menyetujui perpanjangan otomatis PSBB DKI Jakarta selama dua minggu," kata Anies dalam keterangannya, Kamis (24/9).
(dwia/aud)
